Usut Tuntas Keberadaan Uang Konsinyasi Tol Desari

0
137
Inilah bukti cek uang konsinyasi Tol Desari yang telah beredar luas

Limo | jurnaldepok.id
Hampir satu tahun Skandal penyerahan uang konsinyasi sebesar Rp 129 milyar kepada Bos PT Megapolitan sebagai salah satu pihak bersengketa atas lahan terkena tol Depok – Antasari (Desari) seluas 4,8 hektar diwilayah Rw 04 dan Rw 05 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tol Desari hingga kini belum juga terungkap.

Pihak pihak bersengketa lainnya mengaku sampai saat ini mengaku tidak mengetahui secara pasti posisi uang konsinyasi yang dititipkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Desari Ambardi Efffedi pada tanggal 14 Desember 2017.

Kepada Jurnal Depok, Husen Sanjaya salah satu pihak bersengketa mengaku sudah cukup lama mengetahui prihal penyerahan uang konsinyasi secara sepihak kepada PT Megapolitan hal itu kata dia dibuktikan dengan temuan 7 lembar Cek Bank BTN yang diterima oleh pimpinan PT Megapolitan Developments Tbk Melani Lowas B Rimba yang disaksikan oleh Tantri Yanti salah satu Panitera Pengadilan Negeri Depok tertanggal 18 Desember 2017 atau 4 hari setelah uang itu dititipkan oleh P2T Desari kepada Pengadilan Negeri.



“Penitipan uang konsinyasi itu dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2017 dan saat itu kami diundang oleh P2T sebagai pihak bersengketa namun beberapa lama kemudian kami mendapat kabar bahwa uang konsinyasi sebesar Rp 129 milyar itu sudah diserahkan kepada PT Megapolitan dan kami mendapat poto copy 7 Cek Bank BTN yang ditanda tangani oleh Melani Lowas B Rimba selaku pihak penerima dan Tantri Yanti dari pihak Pengadilan tanpa sepengetahuan pihak bersengketa lainnya ,” ujar Husen Sanjaya kepada Jurnal Depok kemarin.

Dia menambahkan, meskipun kabar penyerahan uang konsinyasi itu kepada salah satu pihak bersengketa sudah mencuat, namun lanjut dia sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari pihak pengadilan terkait berita acara penyerahan uang konsinyasi itu kepada pihak bersengketa lainnya.

“Kami sama sekali tidak diberitahu oleh Pengadilan terkait penyerahan uang konsinyasi itu kepada salah satu pihak bersengketa padahal kami mendapat bocoran bahwa uang itu memang sudah diserahkan ke PT Megapolitan dan tidak ada lagi di Pengadilan, ini yang kami sangat sesalkan karena sebagai pihak bersengketa kami harus diberi tahu bahwa uang itu sudah diserahkan berikut dasar Yuridis sebagai alasan untuk menyerahkan uang tersebut kepada salah satu pihak bersengketa tapi faktanya berbeda uang sudah diserahkan tanpa sengetahuan kami, ini ada apa dan siapa yang bermain dibalik skandal ini tolong kepada penegak hukum untuk mengusut skandal ini menyeret semua oknum pejabat yang bermain, ” imbuhnya.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Depok – Antasari (Desari), Ambardi Effendi kepada Jurnal Depok mengaku telah mengetahui penyerahan uang konsinyasi itu kepada pihak PT Megapolitan dari staffnya namun sayangnya Ambardi enggan menjelaskan secara detail prihal prosedur penyerahan uang konsinyasi tersebut.

“Pada prinsipnya kami menitipkan uang pembayaran tol kepada Pengadilan Negeri (PN) karena lahan yang dibebaskan masih bermasalah dan setelah uang itu semua menjadi tanggung jawab Pengadilan termasuk mekanisme dan persyaratan untuk menyerahkan uang itu kepada pihak bersengketa sudah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pengadilan, ” urai Ambardi Effendi kepada Jurnal Depok.

Dipihak lain, pegawai bagian Humas PT Megapolitan Developments Tbk, Marcel pada suatu kesempatan mengaku keberatan atas pemberitaan yang menyeret nama pemilik dan PT Megapolitan Developments Tbk dan menilai pemberitaan itu mengabaikan kode etik dan mencemarkan nama baik personal dan perusahaan.

Namun anehnya sejak awal dimintai tanggapannya, tak sepatah katapun muncul dari pihak PT Megapolitan dalam menanggapi materi pemberitaan yang ditayangkan. n Asti Ediawan

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here