#2019GuruHonorer Dapat Gaji ke 13

0
618
Walikota didampingi wakil walikota beserta kepala OPD saat memberikan penghargaan kepada guru

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok terus berupaya mensejahterakan kehidupan ribuan guru yang ada di Depok. Setelah mengeluarkan kebijakan gaji untuk para guru honorer tahun ini, di tahun depan Pemkot Depok juga akan menggelontorkan gaji ke 13 bagi para guru honorer.

“Ada gaji ke 13 untuk guru honorer nanti di 2019, gaji ke 13 guru honorer yang akan diberikan sebesar gaji yang mereka terima selama ini,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok, Rabu (28/11).

Ia menambahkan, bahwa anggaran gaji ke 13 untuk guru honorer telah dialokasikan dan disahkan.



“Dana untuk itu kami ambil dari APBD Depok, In Sya Allah terealisasi,” paparnya.

Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna menambahkan, gaji ke 13 untuk guru honorer merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah.

“Ini upaya kami agar lebih perhatian kepada guru honorer, tentunya harus ada peningkatan pendapatan, tentunya disetujui juga oleh teman-teman di parlemen,” tandasnya.

Selain itu, kata dia, pemeritah kota juga berupaya untuk dapat meningkatkan kopetensi para guru dan merekrut guru honorer yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, M Thamrin menandaskan gaji ke 13 untuk guru honorer mulai berlaku per 1 Januari 2019.

“Gaji ke 13 akan diberikan di momen seperti hari raya, itu akan kami berikan kepada 1.300 guru honorer dan 200 tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah maupun operator,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk guru honorer mulai 2018 ini telah dibuatkan standar penggajian yang jelas. Di mana seluruh guru mau di mana pun sekolah dan mengajarnya telah memiliki standar penggajian yang sama.

“Standar penggajian ini berkaitan dengan masa kerja dan tingkat pendidikannya. Kalau sebelumnya guru honorer ada yang digaji Rp 400-500 ribu, sekarang minimal guru yang 0-4 tahun mengajar itu Rp 1 juta, tidak ada lagi honor guru yang dibawah Rp 1 juta, maksimal sampai Rp 4 juta yang masa kerjanya di atas 20 tahun, anggaran dari APBD,” terangnya.

Selain itu, guru honorer yang semula tidak memiliki NUPTK, kemarin telah dikeluarkan kebijakan untuk pembuatan surat tugas dari Dinas Pendidikan dan bisa langsung digunakan untuk NUPTK.

“Sehingga keberadaannya sudah diakui di tingkat pusat untuk guru-guru di Depok ini yang mengajar di sekolah negeri berstatus non PNS. Kami lakukan itu secara bertahap sampai 1.300 guru honorer yang ada di Depok memiliki NUPTK,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here