Kepala Dinas PUPR Akan ‘Diistirahatkan’

0
293
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Selain melelang jabatan Kepala Dinas Satpol PP, DPAPMK dan Inspektorat, Walikota Depok, Mohamma Idris juga berencana melakukan lelang jabatan untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Untuk saat ini yang sempat kami lelang ada tiga yakni Satpol PP, Inspektorat dan DPAPMK. Kami juga mewacanakan untuk melelang Kadis PUPR, namun terkait dengan tugas-tugas pembangunan yang harus diselesaikan, maka PUPR akan kami tunda sampai akhir tahun ini,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dari itu, pihaknya akan melakukan evaluasi setelah itu baru dilakukan lelang. Saat ini, kata dia, untuk penempatan eselon II masih ada tiga yang kosong yakni staf ahli, Disporyata dan PUPR (jika dilelang,red).



“Ini masih pembahasan di pansel, kami minta tim pansel dan tim ahli dari UI untuk memberikan gambaran, kira-kira yang tepat dinas mana yang bisa dilelang. Sebab kami khawatir ketika nanti PUPR dilelang padahal ini dinas yang terberat, bisa jadi tidak ada yang daftar,” paparnya.

Hal itu, sambungnya, akan mengganggu anggaran yang tidak bisa diserap. Selain itu, akan terjadi kekosongan jabatanang lama. Di mana, jabatan Plt itu maksimal enam bulan.

Jika lelang jabatan Kadis PUPR disebar se Indonesia tidak sebatas Jawa Barat, dirinya khawatir menjadi blunder. Pasalnya, kata dia, PUPR tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja melainkan bagaimana bisa melakukan pembinaan di dalam dan menyelesaikan persoalan-persoalan dan konsolidasi internal.

“Makanya Kepala Dinas PUPR harus yang telah memiliki kedekatan emosional dengan pejabat-pejabat di bawahnya, itu yang akan kami kedepankan,”jelasnya.

Ketika ditanya kenapa ada wacana utuk melelang Kadis PUPR, Idris mengungkapkan Kadis PUPR saat ini yakni Manto Djorghi sudah dua tahun lebih menjabat sebagai Kadis PUPR.

“Bisa jadi kami evaluasi, tapi evaluasinya masih di pansel. Masih ada tiga dinas yang akan kami lelang, kalau staf ahli tidak mungkin kami lelang, namun yang kami lelang dinas teknis. Bisa jadi Disporyata, PUPR atau dinas yang lain di akhir tahun ini,” katanya.

Idris mengungkapkan, lelang jabatan bukan hanya dilihat dari sisi atau faktor kopetensi akan tetapi dilihat juga dari faktor kesehatan.

“Misalnya, Pak Wijay mampu tidak secara kesehatan kami tempatkan di PUPR, misalnya. Pak Manto misalnya kami tempatkan di staf ahli, misalnya. Berarti yang dilelang Disporyata, kalau Disporyata kami yakin rebutan dan banyak yang daftar,” jelasnya.

Sementara untuk Kasatpol PP saja, lanjutnya, hingga kini belum ada yang mendaftar, padahal sudah mulai dibuka sejak beberapa waktu lalu.

“Kadis yang sudah menjabat lebih dari dua tahun ini memang sudah arahan dari Komisi ASN. Dulu kan Pak Manto promosi, di dinas ini harus dua tahun minimal, nanti evaluasinya dua sampai lima tahun. Ini kami akan lihat, karena Pak Manto faktor kesehatan juga, ini yang menjadi pertimbangan,” tegasnya.

Saat ditanya terkait dengan kinerja Manto selama di PUPR, ini jawaban Idris.

“Kinerja beliau luar biasa dan sangat tanggap, terlebih di medsos kami lihat paling cepat dan respon. Wacana Disporyata dan PUPR, karena sedang sakit. Bisa jadi nanti tukaran dengan Dinas Sosial, tidak menutup kemungkinan Pak Zam yang dahulu pernah di sipil PUPR, bisa jadi seperti itu,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here