DEEP Dorong KPU Sempurnakan DPTHP

0
47
Pengurus DEEPfoto bersama usai berdiskusi dengan elemen mahasiswa dan masyarakat

Margonda | jurnaldepok.id
Carut marut daftar pemilih yang terjadi pada Pemilu 2019 menjadi permaslahan yang tak kunjung usai dan bisa dijadikan senjata bagi kubu yang kalah ke meja hukum pasca hasil penghitungan suara.

Demikian dikatakan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi saat berdiskusi dengan elemen mahasiswa, masyarakat, Sabtu (17/11)malam.

Dia mengatakan, menjelang tahapan pleno rapat terbuka rekapitulasi DPTHP-2 di beberapa Provinsi dan Kabupaten atau kota, masih menyisakan berbagai persoalan hingga akhirnya penetapan Pleno Rekapitulasi DPTHP-2 harus ditunda, salah satunya di Provinsi Jawa Barat.



“Kami lihat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat masih menemukan adanya data ganda, tidak memenuhi syarat dan yang paling utama adalah tidak sinkronnya antara berita acara KPU dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), sehingga pada saat pleno rekapitulasi KPU menggunakan data manual,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketidaksinkronan tersebut terjadi di 13 Kabupaten/Kota dan sisanya 14 Kabupaten/Kota di Jawa Barat salah satunya di Kota Depok yang telah usai menggelar pleno terbuka juga masih terdapat beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan.

“Kami nilai tidak terinputnya data manual 100 persen terhadap Sidalih, ini bisa berpotensi kembali memunculkan data invalid, data ganda, tidak memenuhi syarat dan pemilih baru yang tidak masuk dalam data pemilih,”katanya.

Dalam proses penginputan data manual terhadap Sidalih tersebut, ditemukan adanya kendala terkait jaringan yang lambat dan error system sehingga bisa menghambat proses rekapitulasi dari jadwal yang telah ditetapkan.

Ini juga akan berimbas pada tingkat akurasi dan validitas data pemilih di Pemilu 2019. Seperti misalnya di Kabupaten Bekasi, berdasarkan keterangan dari Bawaslu setempat ketika proses rekapitulasi pleno DPTHP-2 berlangsung data manual yang baru terinput terhadap Sidalih sekitar 25 persen.

Atas dasar beberapa persoalan tersebut, DEEP menyatakan mendorong KPU untuk melakukan penyempurnaan DPTHP pada Pemilu 2019, salah satunya adalah sinkronisasi data manual dengan Sidalih.

“Kami imbau kepada KPU untuk melakukan kembali pencermatan dan sinkrosinasi terhadap data non DPT yang diturunkan oleh Mendagri kepada KPU (untuk dilakukan coklit terbatas) secara maksimal,” terangnya.

Selain itu, DEEP juga mendorong peserta pemilu untuk peduli terhadap pencermatan daftar pemilih dan memastikan konstituennya sudah terdaftar dalam daftar pemilih.
KPU melakukan koordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan pemilih baru yang berusia pada tanggal 17 April 2019 telah melakukan perekaman dan memiliki KTP.
Bawaslu memastikan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan benar – benar ditindaklanjuti oleh KPU.

“Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawal tahapan pemuktahiran daftar pemilih dan memastikan bahwa dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih,” pungkasnya. n CR1-JD

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here