Walikota: Tak Perlu Perda, Cukup Perwal

0
115
Walikota Depok, Momad Idris disaksikan kua dan unsur pimpinan DPRD saat menandatangani persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2019

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris turut menanggapi usulan Fraksi Partai Gerindra yang mengusulkan agar Depok memiliki Peraturan Daerah (Perda) LGBT. Idris menilai, bahwa sesunggunya hal itu cukup diatasi oleh peraturan walikota (Perwal).

”Persoalan LGBT kami minta sandaran dan dasar hukum dari pusat, seperti kasusnya enggak beda dengan Ahmadiyah. Kalau di pusat tidak memberikan sikap yang jelas, di daerah pun demikian,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (14/11).

Selain itu, kata di, angka yang beredar selama ini terkait LGBT di Depok belum valid, dikarenakan data LGBT bukanlah data orang per orang dan yang bersangkutan tidak mau dikatakan anggota LGBT.



”Itupun laporannya dari Jakarta dan ada pula anggota dari Tangsel dan daerah tetangga, itu bukan Depok saja. Yang kami tangani penederita HIV/AIDS, 95 persen penderita HIV/AIDS orang Depok itu ditangani Jakarta karena mereka tidak mau ditangani di Depok,” paparnya.

Idris tidak mau nantinya Perda LGBT dibuat namun digugat karena tidak ada dasar hukumnya di pemerintah pusat dan bisa dianggap melanggar HAM.

”Ini yang menjadi masalah, Perda kan enggak gratis, ada duitnya. Tiba-tiba digugat percuma, lebih baik dicari dulu sandaran hukumnya seperti apa, minimal dari PP nya itu apa. Kalau ada cantolannya yang lebih umum nanti kami buat Perda nya secara khusus terkait LGBT,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, data yang disajikan harus benar-benar valid, sesuai fakta dan tidak bersifat hoax.

”Jika sepakat teman-teman di DPRD cukup dengan peraturan walikota, gratis kalau peraturan walikota enggak pakai anggaran. Kalau ada dampak dari gugatan hukum selesai, dihapus saja perwalnya. Tapi kalau Perda kan lebih dari Rp 200 juta untuk membuatnya,” ungkapnya.

Belum lagi, lanjutnya, nanti kunjungan kerjanya kemana. Ia juga mempertanyakan ada atau tidaknya daerah yang khusus menangani LGBT. Pihaknya sudah memerintahkan dinas terkait untuk melakukan pendataan tentang penderita HIV/AIDS.

”Kami tidak memiliki data LGBT yang valid, yang diungkap kepala dinas sekitar 1.000 lebih itu penderita HIV/AIDS yang merujuk ke RSUD dan lapor ke Dinkes, mereka tidak mau dibuka datanya dan minta dirujuk ke rumah sakit di Jakarta dan daerah lain. Penderita AIDS belum tentu LGBT. Seperti pasangan suami istri, suaminya suntik jarum, kan bukan LGBT dia, karena tertular dari suntikan jarum, datanya dulu dilengkapi. Kalau buat aturan tapi enggak ada permasalahnnya omong kosong,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here