Peraturan Daerah Terkait LGBT Disuarakan

0
249
Sekretaris Fraksi Parta Gerindra saat menyerahkan usulan terkait Perda LGBT ke Ketua DPD Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok mengusulkan agar pemerintah kota segera membuat Peraturan Daerah tentang Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

Hal itu menindak lanjuti pembahasan RAPBD 2019 yang lalu, ketika Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menganggarkan anggaran pembinaan Anti Narkoba, Anti Miras dan Anti LGBT.

“Polemik tentang LGBT yang kini sangat gencar di Indonesia dan sudah masuk ke Kota Depok, dimana sudah tercatat kurang lebih ada 1.500 orang Gay di Kota Depok. Kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan,” ujar H Mohammad HB, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Depok yang disampaikan Sekretaris Fraksi, Hamzah.



Ia menambahkan, hal itu diduga merupakan sebuah serangan oleh pihak pihak tertentu dengan tujuan ahir adalah menghancurkan generasi muda, sehingga generasi muda menjadi lemah dan tidak berdaya, kemudian lama kelamaan peradaban terkikis dan hancur.

“Persoalan LGBT ini merupakan sebuah penyakit penyimpangan seksual tidak wajar, jika dibiarkan akan meracuni generasi penerus bangsa. Selain merusak moral dan peradaban, tentunya merusak kesehatan bangsa, oleh karena itu LGBT harus diperangi dengan cara kita membentengi wilayah dengan Peraturan Daerah,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah dan DPRD tidak boleh tinggal dalam menyikapi persoalan ini. LGBT harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Depok dan segera harus melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan kota dari serangan LGBT.

Dilihat dari kacamata sosial, kata dia, LGBT ini tentu sangat membahayakan, sebagai normalnya kehidupan manusia sudah diatur berpasangan, laki – laki menikah dengan perempuan dan perempuan menikah dengan laki – laki, yang kemudian mempunyai keturunan untuk melanjutkan generasi, dan melanjutkan estafet kehidupan sampai hari ahir.

“Kalau hubungan sesama jenis itu tidak menghasilkan keturunan, lesbi tidak mempunyai keturunan homo pun apalagi, oleh karena itu ini merupakan gejala yang sangat tidak normal,” katanya.

Selain itu, sambungnya, semua agama di Indonesia tidak ada yang membenarkan prilaku LGBT, sudah saatnya pula masyarakat tidak membenarkan prilaku menyimpang tersebut.

“Maka dengan ini Fraksi Partai Gerindra mengusulkan untuk segera dibuat Peraturan Daerah tentang LGBT, dan di tempat yang mulya ini Fraksi Gerindra berharap mendapat dukungan dari fraksi – fraksi lainnya berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang LGBT tersebut,” harapnya.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tgke Allo meminta kepada Sekretaris DPRD untuk berkoordinasi dengan BPPD DPRD, untuk menindaklanjuti terkait dengan rencana Perda anti LGBT di Kota Depok. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here