Tahun Politik, Stop Kampaye Di Masjid

0
83
Walikota saat membuka acara bimtek bagi pengurus DKM se Kota Depok

Cilodong | jurnaldepok.id
Tahun politik banyak dimanfaatkan oleh para politisi untuk mendulang suara sbanyak-banyaknya. Banyak cara yang dilakukan mereka untuk menarik simpati dari masyarakat di mana pun tempatnya tak terkecuali di sarana ibadah seperti masjid.

Untuk menjaga fungsi masjid sebagaimana mestinya, Bagian Sosial Setda Kota Depok menggelar acara bimtek bagi pengurus DKM se Kota Depok.

“Kalau politik praktis jelas tidak boleh, tapi kalau politik nilai dalam artian pemimpin itu harus yang amanah, cerdas itu boleh. Namun kalau sudah bawa-bawa partai maupn calon itu yang enggak boleh,” ujar Ustad Khairullah Ahyari, Sekretaris MUI Kota Depok, Rabu (7/10).



Ia menambahkan, kegiatan bimtek bagi para DKM masjid se Kota Depok merupakan agenda rutin tahunan yang melibatkan DKM di 11 kecamatan.

“Kami dan pemerintah kota berusaha memfasilitasi para DKM, agar ke depan DKM lebih baik, apalagi visi Kota Depok kan salah satunya mewujudkan kota yang religius,” paparnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris yang membuka acara itu mengatakan fungsi masjid harus dipahami terlebih dahulu. Fungsi masjid dikatakannya harus berimbang, tidak hanya ritual ibadah tetapi kegiatan pemberdayaan masyarakat juga bisa di masjid.

“Pemberdayaan ini mencakup soal perekonomian, sosial budaya dan sosial politik. Yang dimaksud politik di sini adalah politik pemahaman atau politik konseptual yang biasa kami sebut dalam Islam assiyasah syar’iah,” tandasnya.

Hal itu, sambungnya, agar ummat Islam mengerti apa itu politik termasuk tafsiran-tafsiran ayat.

“Kalau tidak paham jadi pada ngaur, seperti Al Maidah (51) itu arahnya sebenarnya seperti apa, harus tahu. Nah ini tugas DKM,” terangnya.

Idris yang merupakan jebolan Gontor mengungkapkan, memberikan pemahaman politik di masjid itu diperbolehkan.

“Kampanye yang tidak boleh, politk praktis pasti kita paham lah. Seperti dukung mendukung, ini politik praktis. Tapi kalau mensosialisasi program pemerintah itu boleh saja, karena menyangkut pemberdayaan dan politik pemerintahan,” katanya.

Kegiatan yang digelar di wilayah Cilodong diikuti oleh 170 orang yang terdiri dari pengurus DKM dan MUI. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here