Sengketa Lahan Tol Desari Mandek

0
55
Inilah lahan yang masih dalam sengketa terkait pembayaran uang konsinyasikepada pemilik lahan

Limo | jurnaldepok.id
Sejumlah pihak bersengketa atas lahan seluas 4,8 hektar yang terkena proyek Tol Depok – Antasari (Desari) di Rw 04 dan Rw 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, meminta kepada Pengadilan Negeri Depok dan pihak terkait lainnya untuk segera menindak lanjuti proses penyelesaian sengketa antara warga dan PT Megapolitan Developments Tbk, agar uang Konsinyasi atas pembayaran lahan sebesar Rp 129 miliar yang telah dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Depok pada 14 Desember 2017 dapat diserahkan kepada pihak yang dinyatakan berhak atas penggatian lahan tersebut.

Sunaryo Pranoto, salah satu pihak bersengketa mengaku kecewa atas ketidak jelasan nasib uang titipan di yang berada di Pengadilan Negeri Depok untuk pembayaran tanah tersebut pasalnya kata dia sudah hampir setahun uang pembayaran tanah terkena tol itu mandek di Pengadilan tanpa ada kejelasan.

“Meskipun katanya uang itu sempat diserahkan ke salah satu pihak bersengketa tapi kami tetap menganggap bahwa uang titipan atas pembayaran tanah kami masih di Pengadilan Negeri karena selain belum ada timdak lanjut dan putusan hukum serta musyawarah, kami juga belum diberi tembusan berita acara resmi dari Pengadilan dan P2T prihal penyerahan uang konsinyasi itu makanya kami secara apapun kami menganggap uang pembayaran atas tanah kami masih berada tangan Pengadilan dan keamanannya menjadi tanggung jawab pengadilan, ” ujar Sunaryo kepada Jurnal Depok kemarin.



Pernyataan senada dikemukakan oleh Husen Sanjaya yang juga memiliki tanah diatas lahan terkena tol yang disengketakan.

“Kenapa tidak ada progres malah jadi adem terus bagaimana dengan status uang titipan P2T yang berada di Pengadilan tidak ada kejelasan padahal tenggang waktunya sudah hampir setahun berlalu, ” tegas Husen.

Dikatakan Husen, bila dalam waktu dekat ini belum juga ada kejelasan prihal uang konsinyasi tol yang berada Pengadilan, pihaknya akan mendatangi Pengadilan guna mempertanyakan secara langsung terkait posisi uang titipan itu dan bilamana ternyata uang itu sudah tidak dalam penguasaan Pengadilan, pihaknya akan melakukan upaya hukum.

“Kami berhak tahu uang itu masih ada di Pengadilan atau dimana dan kalau uang itu sudah diserahkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kami maka kami akan melakukan upaya hokum, ” tegas Husen. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here