Pengembang Perumahan Aruba Di SP3

0
94
Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan OPD lainnya bersama warga hendak melakukan mediasi kepada pengembang Perumahan Aruba

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok telah melayangkan surat peringatan kepada pengembang Perumahan Aruba di Jalan Pemuda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, untuk menyerahkan fasos fasumnya.

Wahyu Hargono, kuasa hukum warga Aruba mengatakan, surat peringatan sudah dikirimkan tiga kali pada pengembang. Namun sampai sekarang pengembang belum melakukan penyerahan pada pemkot.

“SP3 sudah dikirimkan pemkot ke pengembang pada 3 Oktober 2018. Namun sampai saat ini belum ada proses penyerahan dari pengembang ke pemerintah kota. Padahal warga sudah meminta agar pengembang melakukan penyerahan sejak lama, namun salah satu owner
Johnson Firstanto terkesan arogan yang memperlambat penyerahan PSU ke Pemkot Depok,” ujarnya, kemarin.



Kasus ini pun menjadi perhatian pemerintah kota. Bahkan Pemerintah Kota Depok melalui Sekretaris Daerah turun tangan untuk memediasi persoalan ini.

Di mana pada, Sabtu (20/10) dijadwalkan pihak pengembang, warga dan Pemkot Depok duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sayangnya proses mediasi gagal terlaksana karena ada ketidaksepakatan antara warga dan pengembang.

Dalam surat undangan tersebut tertera tidak diperkenankan membawa alat komunikasi.

“Setelah negosiasi pihak pemkot dan kepolisian memperbolehkan hanya tiga warga kami yang boleh membawa. Ini untuk dokumentasi warga,” katanya.

Ketika warga sudah sepakat, namun pihak pengembang keberatan atas kesepakatan tersebut. Pengembang kemudian membatalkan sepihak pertemuan tersebut.

“Padahal perangkat daerah dalam hal ini Sekda, Kepala BKD dan Kasat Reskrim sudah ada di lokasi pertemuan. Namun pengembang ngotot dan arogan membatalkan sepihak karena ketidaksepahaman soal alat komunikasi,” paparnya.

Menurutnya, warga sudah sangat menginginkan agar prasarana, sarana dan utilitas (PSU) diserahkan pada Pemkot Depok. Namun belum diketahui pasti alasan dari pengembang mengapa sampai saat ini belum dilakukan.

“Kalau warga sendiri sih sudah siap dan sanggup untuk mengelola bahkan sudah ada proposal konsep pengelolaan versi warga dan pemkot juga sudah welcome,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana mengatakan pertemuan memang batal terlaksana karena alasan teknis.

Namun informasi yang diterima pihaknya bahwa pengembang sudah bersedia menyerahkan PSU pada pemerintah.

“Nanti kami validasi dulu PSU-nya. Kami lakukan cek kelayakan terhadap PSU mereka. Kalau masih ada yang harus diperbaiki ya mereka perbaiki dulu,” pungkasnya.n CR1-JD

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here