Anggaran Proyek Pembangunan Taman Dinilai Tak Wajar

0
312
Inilah pembangunan taman terpadu Limo diatas lahan fasos fasum perumahan Griya Rw 10 Kelurahan Limo

Limo | jurnaldepok.id
Koordinator Forum Komunikasi – Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (FKA-LPM) Kecamatan Limo, Risani Pattisahusiwa menilai realisasi pembangunan taman terpadu Limo diatas lahan fasos fasum perumahan Griya Rw 10 Kelurahan Limo tidak sesuai dengan pagu anggaran yang mencapai hampir Rp 1 Milyar.

“Saya melihat pembuatan taman sepertinya sudah selesai karena sudah dioptimalkan untuk kepentingan umum namun setelah saya cek ternyata hanya beberapa fasilitas saja yang ada ditaman itu seperti sarana bermain anak, lapangan futsal dan jogging track dan menurut hitungan saya dana yang digelontorkan untuk pembangunan taman yang mencapai Rp 983 Juta terlalu besar, ” ujar Risani kepada Jurnal Depok, kemarin.

Untuk lebih jelasnya, dia meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) selaku instansi pengadaan proyek taman atau pihak terkait dan berwenang untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pembuatan taman apakah sudah sesuai spek dan pengadaan fasilitas dalam taman atau tidak dan bilamana nanti ada dugaan penggelembungan anggaran maka kata dia harus ditindak sebagaimana mestinya.



“Kami berharap ada audit penggunaan pagu anggaran yang disesuaikan dengan pengadaan fasilitas ditaman dan kalau ditemukan kejanggalan atau potensi mark up maka harus diusut siapa yang bermain dalam proyek itu, ” imbuhnya.

Disisi lain , Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Limo Abdul Hamid mengkritisi soal penggunaan fasilitas ditaman yang tidak melalui proses serah terima proyek.

“Saya lihat sekarang taman itu sudah dipakai untuk umum dan saya enggak tahu apakah pembangunan sudah selesai atau belum karena tidak ada prosesi serah terima atau pemberitahuan dari pihak kontraktor pelaksana proyek dan soal audit anggaran saya pun setuju untuk di audit terlebih bilamana ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran karena seyogiyanya semua penggunaan anggaran harus di audit oleh instansi terkait, ” kata Hamid kepada Jurnal Depok. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here