Terkait Uang Konsinyasi, Pemilik Lahan Tol Desari Surati KPK

0
112
Surat tanda terima yang dilayangkan Sunaryo Pranoto kepada KPK

Limo | jurnaldepok.id
Pemilik lahan seluas lebih dari 19 hektar diwilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Sunaryo Pranoto mengatakan telah menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi kemungkinan adanya tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jajaran Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pengadilan Negeri (PN) Depok, serta sejumlah pihak terkait lainnya dalam kaitan penyerahan uang Konsinyasi Tol Depok -Antasari (Desari) kepada Bos PT Megapolitan Developments Tbk, Melani Barak Rimba pada tanggal 18 Desember 2017 sebesar Rp 129 miliar untuk pembayaran pembebasan lahan seluas 4,8 hektar yang masih dalam status sengketa antara beberapa pihak.

“Ya sebetulnya saya sudah mengirim surat ke KPK yang intinya melaporkan prihal penyerahan uang ganti kerugian (UGK) tol yang masih dalam status sengketa antara kami warga sipil yang memiliki bukti kepemilikan berupa Girik dan PT Megapolitan selaku pengembang yang mengantongi 7 SHGB diatas lahan yang sama. Tujuan kami berkirim surat ke KPK tak lain sebagai langkah antisipatif jika nanti ternyata uang benar-benar sudah tidak ada ditangan Pengadilan sebagai pihak yang dititipkan oleh panitia pengadaan tanah (P2T) Tol Desari, ” ujar Sunaryo kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dikatakannya, pengiriman surat kepada KPK untuk mengawasi keamanan uang konsinyasi tol dilakukan lantaran diketahui bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 atau empat hari setelah uang dititipkan di Pengadilan, pihaknya mendapat informasi dan bukti penyerahan uang kepada pihak PT Megapolitan menggunakan 7 buah cek Bank BTN.



“Kami sudah antasipasi dan suatu saat jika uang itu ternyata memang sudah tidak ada dipengadilan maka kami selaku pihak bersengketa akan memperkarakan pihak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang atas kebijakan itu, ” papar Sunaryo.

Dia berkeyakinan, cepat atau lambat kasus penyerahan uang konsinyasi kepada bos PT Megapolitan itu akan terbuka secara terang benderang.

“Semua pihak yang terlibat atas konspirasi itu pasti akan tersandung masalah hukum. Kita tunggu saja nanti akan ketauhuan siapa sebenarnya yang berhak atas uang konsinyasi itu,” pungkasnya. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here