BPN Abaikan Instruksi Dirjen ATR

0
111
Sunaryo Pranoto, Pemilik Girik Letter C 675a atas tanah seluas lebih dari 19 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut

Limo | jurnaldepok.id
Pemilik Girik Letter C 675a atas tanah seluas lebih dari 19 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Sunaryo Pranoto, menuding pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok telah membangkan dan tidak mengindahkan instruksi Dirjen Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR – BPN) pusat nomor 411/37.2-800/VIII/2018 prihal permasalahan penerbitan sertifikat hak guna bangun (HGB) nomor 433, 434, 435, 436, 437 dan 441 serta sertifikat HGB 442 atas nama PT Megapolitan Developments Tbk.

Dalam surat tertanggal 9 Agustus 2018 tersebut, Dirjen Agraria dan Tata Ruang BPN Pusat meminta kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok untuk segera mepaksanakan dan menindaklanjuti kesimpulan serta rekomendasi tentang proses penerbitan 7 Sertifikat Hak Huna bangun (HGB) yang dinilai tidak prosedural.

“Sudah cukup jelas bahwa Dirjen OTR – BPN Pusat telah memerintahkan BPN Depok untuk menindaklajuti kesalahan prosedur penerbitan 7 sertifikat HGB milik PT Megapolitan karena lahan milik kami seluas lebih dari 19 hektar masuk dalam 7 sertifikat itu namun anehnya sampai sekarang pihak BPN Depok belum juga mengeksekusi atau menganulir 7 SHGB itu apa itu bukan termasuk kategori membangkang kepada lembaga negara yang kedududkannya lebih tinggi, ” ujar Sunaryo kepada Jurnal Depok, kemarin.



Dikatakan Sunaryo, sebagai lembaga negara yang berkedudukan diwilayah tingkat Kabupaten / Kota seharusnya BPN Kota Depok sigap dan tidak mengabaikan instruksi Dirjen ATR terlebih surat tersebut juga ditembuskan ke Menteri Agraria dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat.

“Kami tidak akan pernah berhenti mempermasalahkan soal lahan kami yang dimasukkan di 7 SHGB milik PT Megapolitan dan saat ini Pokja V Kementerian terus memantau perkembangan dan akan segera turun langsung jika dalam waktu dekat ini pihak BPN Depok belum juga menindaklanjuti instruksi Dirjen ATR dan menganulir 7 SHGB tersebut, ” tegas Sunaryo.

Ia memastikan bahwa lahan yang dimaksud murni merupakan lahan miliknya yang tecantum di buku Girik Letter C 675a dan belum pernah di jual atau dihibahkan ke pihak lain.

“Warkah Aslinya ada pada saya dan di buku Letter C masih tercatat dan belum ada pelimpahan ke pihak lain ini yang membuat data kepemilikan saya selaku pemilik lahan jauh lebih kuat dari SHGB milik PT Megapolitan yang tidak jelas alas hak penerbitannya oleh sebab itu saya berkeyakinan kasus ini akan segera terungkap dan terselesaikan,” pungkasnya. n Asti Ediawan


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here