Walikota Ultimatum Pengembang Perumahan Aruba

0
113
Mohammad Idris

Cilodong | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris mendesak pengembang Aruba Residence untuk segera mengaktifkan kembali listrik sejumlah warga yang dimatikan secara sepihak sejak lebih dari 10 hari lalu. Tak hanya itu, Idris juga menegaskan pihaknya bakal mengambil alih langsung fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di pemukiman elit itu.

“Kalau memang masih dipadamkan kami sudah koordinasi dengan PLN akan segera dinyalakan, karena ini tidak dibenarkan secara aturan PLN. Mereka sebagai pelanggan harusnya diberikan haknya. Ya saya akan meminta pada PLN segera nyalain listrik,” ujar Idris, kemarin

Kemudian, lanjut Idris, pihaknya juga telah melayangkan surat teguran kedua pada pihak pengembang. Ini berdasarkan aturan dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait penyerahan fasos-fasum. Setelah teguran kedua ini, Idris berjanji akan melayangkan teguran ketiga dan akan bersikap tegas.



“Jika teguran ketiga tak diindahkan, kami akan langsung ambil alih. Kami selesaikan aturannya seperti apa, sesuai dengan Perda PSU. Jadi yang kami lakukan adalah penyerahan sepihak dari sisi warga kalau memang pengembangnya enggak mau menyerahkan ke kami, itu bisa dan dibenarkan oleh undang-undang RT RW, semua sepakat diserahkan ke kami, kerjasama dengan kami, nanti pengelolaan kami serahkan ke warga, sebab pengelola (pengembang) tidak bisa mengelola ini (fasos-fasum),” jelas Idris.

Lebih lanjut Idris mengatakan, terkait pemutusan listrik secara sepihak, pihaknya juga telah melakukan koordinasi pada pihak ke polisian.

“Ini sudah disampaikan ke pihak kepolisian untuk dipelajari dari pihak pengembangnya dan ditanyakan informasi ke PLN. Ini sedang dikaji dipelajri oleh kepolisian kalau ada penyimpangan istilahnya melakukan sebuah kezoliman kepada warga,” tegasnya.

Idris menilai, pihak pengembang tidak memahami aturan atau perda yang berlaku di Kota Depok. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kegaduhan di perumahan tersebut hingga berimbas pada aksi pemutusan listrik ke beberapa rumah secara sepihak.

“Mereka merasa otoritas, ini kesalahan pengembang. Jadi perda PSU itu 2013 revisinya terakhir. Sedangkan mereka membangun 2008-2009 dan tidak berlaku surut. Ini pemahaman yang salah, semua perumahan harusnya mengikuti perda yang baru itu,” ungkapnya.

Idris pun mengancam, jika pihak pengembang tidak mengindahkan teguran yang dilayangkannya, maka kasus ini pun akan berlanjut ke ranah hukum.

“Kami panggil ini bisa sampai pidana itu (pemutusan listrik) kesalahan dasar,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here