Deficit APBD 2018 Disorot Fraksi

0
144
Fraksi PKS DPRD Kota Depok saat membacakan pandangan umum terkait rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Kota Depok tahun anggaran 2018, dan paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018.

Dalam kesempatan itu Frkasi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan, perubahan APBD hendaknya menjadi instrument untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

“Dalam menyusun Perubahan Belanja APBD hendaknya menjadikan capaian atau realisasi APBD murni semester 1 (satu) sebagai acuan dalam menentukan perubahan anggaran baik pergeseran, pengurangan maupun penambahan kegiatan beserta anggarannya,” ujar Hafid Nasir dalam pandangan fraksinya, Senin (24/9).



Ia menambahkan, kegiatan yang sudah diprediksi atau dipastikan tidak akan terlaksana dikarenakan perubahan regulasi, kurangnya waktu yang tersedia atau karena faktor hambatan lainnya hendaknya segera dilakukan penyesuaian dan perubahan.

Pihaknya mencatat, turunnya target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2018 penting untuk dikaji kembali.

“Guna menunjang kebutuhan anggaran yang cukup besar dalam pembangunan infrastruktur maupun bidang lainnya, pendapatan dari sumber bantuan provinsi Jawa Barat maupun DKI Jakarta perlu terus ditingkatkan. Bappeda dan OPD terkait dalam hal ini perlu lebih concern untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dan menyiapkan persyaratan yang diperlukan,” terangnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Fitri Hariono mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

“Dalam kenyataannya sampai saat ini belum mampu menciptakan struktur APBD seperti apa yang diharapkan. Struktur APBD hanya menyajikan informasi tentang jumlah pendapatan dan penggunaan dana, sedangkan informasi tentang kinerja yang dicapai, keadaan dan kondisi ekonomi serta potensinya belum tergambarkan dengan jelas,” tandasnya.

Dirinya mencatat, dari uraian rencana anggaran pendapatan yang akan diterima pada tahun 2018 dan rencana anggaran belanja yang akan dikeluarkan, maka pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 mengalami deficit anggaran sebesar Rp 590.462.906.591,88.

“Dari itu Fraksi Partai Amanat Nasional meminta Pemerintah Kota Depok untuk menggali sumber pendapatan lain yang lebih kreatif dan tidak membebani masyarakat, diantaranya dengan menggali potensi situ-situ menjadi destinasi wisata di Kota Depok dan dengan mengoptimalkan BUMD yang ada,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD, HM Supariyono turut mengomentari deficit anggaran tersebut.

“APBD deficit secara aturan itu dimungkinkan, tinggal dilihat potensi untuk menutupnya itu ada atau tidak. Itu tertutup dengan Silpa tahun lalu yang mencapai Rp 700 miliar lebih, itu enggak masalah dan enggak harus ngutang ke Bank Jabar,” terangnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh masing-masing fraksi di DPRD. Idris menjelaskan, penurunan pada retribusi IMB disebabkan karena penentuan target retribusi IMB mengacu pada jumlah perizinan yang diajukan.

“Melihat kondisi itu pemerintah telah melakukan upaya untuk menggali potensi dan pendapatan lainnya yang secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 15,36 persen,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here