Awas NMI-Harry Lari Ke Luar Negeri

0
98
Nur Mahmudi didampingi pengacara usai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Depok

Margonda | jurnaldepok.id
Massa pencekalan terhadap mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail (NMI) bersama mantan Sekretaris Daerah Pemkot Depok, Hary Prihanto yang tersandung pada kasus dugaan korupsi Jalan Nangka di Kecamatan Tapos, Sabtu (22/9) telah berakhir.

Dengan berakhirnya pencekalan itu, maka Nur Mahmudi dan Hary akan bisa bebas berpergian ke luar negeri dan mancanegara.

Kepala Imigrasi Kelas II Depok, Dadan Gunawan memastikan, pihaknya telah menerima surat pencegahan Nur Mahmudi Harry, dua tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Nangka.
Pencegahan aktivitas ke luar negeri itu berlaku sampai 22 September 2018.



“Iya di sistem kami dua nama itu sudah masuk. Persisnya masuk tanggal berapa saya kurang ingat, tapi berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2018 pencegahannya,” ujarnya, kemarin.

Dadang memastikan, pihaknya siap melakukan penindakan jika yang bersangkutan didapati melakukan upaya melawan hukum.

“Kapasitas kami apabila seseorang sudah masuk dalam daftar pencegahan maka kami pun ada kewenangan menindak bahkan menahan sementara. Untuk selanjutnya berkomunikasi dengan institusi yang menangani kasusnya dalam hal ini Polri atau penyidik,” paparnya.

Soal kemungkinan pencekalan itu diperpanjang, dikatakannya hal itu bisa saja terjadi.

“Intinya kalau itu aspek durasinya memang iya, tapi kembali apakah ada perpanjangan lebih lanjut. Maksimum perpanjangan dua sampai tiga tahun,” terangnya.

Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Hary Prihanto yang ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Jalan Nangka Kecamatan Tapos, saat ini masih berkeliaran dan menghirup udara bebas.

Dimana Nur Mahmudi menjalani pemeriksaan selama 15 jam atau hingga larut malam oleh tim penyidik Tindak Pidana Korupsi Polresta Kota Depok, Kamis (13/9) malam.

Pemeriksaan Nur Mahmudi Ismail terkait kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Curug Kecamatan Tapos dengan kerugian negara hingga Rp10 miliar.

Sekitar pukul pukul 23:55 Kamis (13/9) malam Nur Mahmudi didampingi oleh tiga kuasa hukumnya itu keluar dari ruang penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polresta Depok dan tidak dilakukan penahanan.
Keluar dari ruang tim penyidik Tipikor, Nur tidak banyak berkomentar, dia langsung menuju ke mobil pribadinya warna hitam yang sudah menunggu.

“Wawancara sama pengacara saya saja ya,” katanya.
Salah satu kuasa hukum Nur Mahmudi Iim Abdul Halim mengatakan, dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mengajukan 64 pertanyaan salah satunya substansi pertanyaan terkait pelebaran jalan Nangka.

Dia mengatakan kliennya tidak ditahan karena pihak kepolisian menyatakan kesiapannya untuk kooperatif.

“Ya klien kami Pak Nur menyatakan juga siap dipanggil kapan saja,”katanya.
Iim menambahkan, usai menjalani proses pemeriksaan, polisi juga telah mengabulkan permohonan penangguhan terhadap Nur Mahmudi.

“Iya penangguhan klien kami dikabulkan. Yang bersangkutan kooperatif, Insya Allah siap untuk dimintai keterangan kapan saja,”katanya.

Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto kepada wartawan mengatakan, telah melimpahkan berkas dua tersangka kasus korupsi anggaran APBD 2015, proyek pelebaran Jalan Nangka ke penyidik ke Kejaksan Negeri Kota Depok. n CR1-JD

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here