Dua Anggota Dewan Fraksi Golkar Bakal Dipecat

0
716
Ketua dan pengurus DPD Partai Golkar saat menunjukkan surat pernyataan sikap di Kantor DPD Golkar, Kota Kembang

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dinilai telah melakukan tindakkan indisipliner, dua Anggota DPRD Kota Depok bakal dipecat oleh DPD Partai Golkar Kota Depok. Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Depok, Dindin Safrudin.

“Kami menilai kedua anggota dewan ini telah melakukan tindakkan indisipliner, tidak loyal terhadap pimpinan dan sikap tercela yang dilakukan di media massa terkait internal Partai Golkar, maka untuk menjaga marwah dan kehormatan partai, khususnya pimpinan DPD Partai Golkar Kota Depok, maka kami mengusulkan kepada DPD Golkar Jawa Barat untuk memecat dan mencabut keanggotaan keduanya dari Partai Golkar,” ujar Dindin kepada Jurnal Depok, Kamis (13/9).

Adapun kedua Anggota DPRD yang dimaksud adalah Hj Juanah Sarmilih dan Supriatni.
Selain akan melakukan pemecatan terhadap kedua anggota dewan tersebut, pihaknya juga akan melakukan pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD serta membatalkan pencalegan kedua orang tersebut.



Dindin mengatakan, hingga saat ini DPD Partai Golkar Kota Depok belum pernah menerima surat dari DPD Jawa Barat terkait yang disampaikan Juanah pada saat rapat paripurna, Rabu (12/9).

Anggota Bamus DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar, Rudi Setiawan mengatakan, terkait pergantian ketua fraksi sesungguhnya sudah clear dibahas di Bamus.

“Di Bamus juga ada Ibu Juanah, Supriatni dan saya. Dua orang memang menolak, namun pimpinan sidang Pak Hendrik menyepakati untuk dianunce dalam paripurna. Artinya rotasi di Fraksi Golkar itu sudah sah, legal dan disepakti oleh anggota Bamus untuk dianunce dalam paripurna,” tandasnya.

Dikatakannya, surat yang dibacakan oleh Juanah ketika diminta oleh pimpinan sidang tidak pernah diberikan, namun tiba-tiba dibacakan dalam sidang paripurna.

“Seharusnya kalau mau melakukan perlawanan ya di Bamus, namun ketika paripurna itu tidak ada sama sekali. Sementara di Bamus sudah oke dan disetujui, mereka juga tidak melakukan perlawanan atau debat lagi terkait pergantian ketua fraksi, jadi sudah clear di Bamus,” jelasnya.

Ketua DPD Partai Golkar, Farabi Arafiq menegaskan bahwa tidak ada musyawarah daerah luar biasa (Musdalub). Dikatakannya, saat ini Partai Golkar Depok tetap solid dibawah kepemimpinannnya.

“Musdalub tidak sembarangan digelar, terkecuali ada prilaku, dedikasi, loyalitas dan prilaku tercela (PDLT) yang dilanggar. Kalau pun ada indikasi pelanggaran, maka yang bersangkutan dipanggil untuk dikonfirmasi oleh DPD Jabar tetang hal itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, tidak benar semua pengurus kecamatan (PK) meminta Musdalub. Namun ada segelintir orang yang tak jelas yang mengatasnamakan PK, sehingga membuat keruh suasana.

“Padahal Partai Golkar Depok baik-baik saja, karena kami tengah fokus menghadapi pileg dan pilpres 2019,” ungkapnya.

Terpisah Anggota DPRD Depok sekaligus Ketua PK Pancoran Mas, Supriatni mengatakan disuarakannya Musdalub tak lain karena ia menilai kepemimpinan Golkar Depok saat ini telah dzolim dalam memimpin sebuah partai besar.

“Andai saja Farabi sebagai pemimpin organisasi besar dalam hal ini Partai Golkar Depok mengerti dan memahami akan apa yang dipimpimnya, sesuai dengan aturan dan mekanisme partai yang baik dan objektif, niscaya tidak ada kata Musdalub,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sudah ada tujuh PK yang telah menandatangani rencana Musdalub Partai Golkar Depok. n Rahmat Tarmuji

 

 

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here