Massa DKR Geruduk Istana

0
116
Terlihat massa DKR Kota Depok saat berorasi di depan Istana Negara, Jakarta

Margonda | jurnaldepok.id
Masyarkat Kota Depok yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi demonstrasi ke Istana Negara, Jakarta.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 2,3 dan 5 Tahun 2018 semakin memberatkan dan merugikan pasien, dokter, perawat, bidan dan rumah sakit.

“Walaupun sudah membayar BPJS tapi BPJS tidak lagi menanggung biaya persalinan normal di rumah-rumah sakit. Pasien katarak miskin walau memiliki kartu BPJS terancam buta, karena tidak lagi ditanggung BPJS,” ujarnya, Rabu (12/9).



Semua pasien BPJS, kata dia, yang membutuhkan rehabilitasi medis, harus membayar sendiri semua biaya pelayanan kesehatan.

Untuk itu DKR akan menghadap Presiden Jokowi untuk mengadukan rusaknya pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS.

“Kami menuntut pencabutan semua peraturan BPJS yang merugikan rakyat dan mengganti segera Direksi BPJS Kesehatan. Kami juga meminta Jaminan Kesehatan gratis berkualitas untuk seluruh rakyat di kelas 3 di rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia, bebas bayar real cost untuk semua pelayanan di rumah sakit, pemerintah mencabut semua peraturan BPJS Kesehatan dan Menkes yang merugikan rakyat,” papar Roy.

Ia juga menuntut dana cukai rokok atau tembakau yang mencapai lebih dari Rp 80 triliun, agar 100 persen untuk biaya kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, setelah BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Penjaminan Pembiayaan Kesehatan yang berlaku bulan Juli 2018 lalu, BPJS tidak lagi menanggung kegawat daruratan, operasi katarak, kelahiran normal di rumah sakit dan rehabilitasi medis.

Peraturan BPJS Kesehatan No 1 /2018 Tentang Kegawatdarutan mengakibatkan pasien gawat darurat tidak lagi mendapatkan pelayanan di UGD rumah-rumah sakit, karena tidak memiliki uang untuk membayar pelayanan UGD.

“Padahal pasien UGD adalah pasien yang urusannya hidup atau mati. Tapi karena BPJS sudah tidak menanggung biaya pelayanan UGD. Maka pasien miskin walau punya kartu BPJS, tidak bisa lagi menggunakan UGD. Korban kematian karena kegawat daruratan meningkat setelah peraturan itu diberlakukan,” pungkasnya. n CR1-JD

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here