Gegara Berebut Jabatan Ketua Fraksi, Elite Golkar Pecah Kongsi

0
387
Hj Juanah Sarmilih saat membeberkan surat dari DPD Golkar Jawa Barat dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Diduga berebut jabatan ketua fraksi, elite Partai Golkar di DPRD Kota Depok pecah kongsi. Hal itu terungkap pada saat rapat paripurna yang membahas KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Hal itu bermula ketika Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo membacakan surat penggantian pimpinan Fraksi Partai Golkar. Di mana, Ketua Fraksi Partai Golkar, Hj Juanah Sarmilih tidak terima dengan keputusan DPD Partai Golkar Kota Depok yang secara sepihak menggantikan dirinya dengan rekan sejawatnya, H Tajudin Tabri.

“Berdasarkan surat dari DPD Golkar Jawa Barat saat ini Golkar Depok dalam status quo. Untuk itu dalam paripurna ini kami menyampaikan surat Fraksi Golkar tanggal 20 Agustus 2018,” ujar Juanah dalam paripurna, Rabu (12/9).



Dalam kesempatan itu Juanah membacakan surat yang diterimanya dari DPD Golkar Jawa Barat. Di mana isi surat tersebut menindaklanjuti surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok pada, (16/8) prihal permasalahan ketua fraksi.

“Ke satu, DPD Golkar Provinsi Jawa Barat pada 2 Agustus 2018 telah menerima surat dari pengurus Pekel, PK, pendiri serta tokoh Partai Golkar se Kota Depok, prihal permohonan bersama untuk segera dilaksanakan Musdalub DPD Partai Golkar Kota Depok,” paparnya.

Kedua, sambungnya, sehubungan dengan hal itu di atas, DPD Partai Golkar tidak diperkenankan melaksanakan pergantian atau pengangkatan pelaksana tugas, pimpinan kecamatan, pimpinan kelurahan atau mengubah struktur alat kelengkapan dewan dan mengganti Fraksi Partai Golkar Kota Depok.

“Untuk itu, pada pimpinan sidang kami telah dipanggil oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat dan semua anggota fraksi hadir berhadapan dengan tim investigasi tingkat provinsi,” terangnya.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi kemudian diserahkannya kepada Ketua DPRD Depok disaksikan unsur pimpinan, anggota dan peserta rapat paripurna.

Menyikapi hal itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan dasar DPRD membacakan pergantian pimpinan fraksi di Partai Golkar adalah berdasarkan surat yang diterima oleh DPRD Kota Depok dari jajaran DPD Golkar Kota Depok.

“Terlepas ada persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar, saya Ketua DPRD Kota Depok dan lembaga DPRD Kota Depok tidak ikut campur dalam urusan keluarga partai lain. Ketika dikemudian hari ada perselisihan dan ada keputusan baru di Partai Golkar, silahkan layangkan surat ke DPRD dan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPRD,” ungkapnya.

Namun begitu, DPRD tetap pada keputusannya mengesahkan Tajudin Tabri sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar saat ini.

Sementara itu, Tajudin mengatakan kalaupun surat dari provinsi datangnya sebelum surat DPD Golkar masuk, itu masuk akal.

“Tapi ini kan surat DPD Partai Golkar memiliki hak penuh terhadap pergantian fraksi di tingkat I, tingkat II maupun di DPP, DPD lah yang memutuskan, bukan Jawa Barat yang memutuskan,” tanggapnya.

Dirinya menyampaikan terimakasih kepada pimpinan DPRD yang telah mengesahkan keputusan DPD Partai Golkar Depok.

“Kita belajar berdemokrasi, belajar berorganisasi dengan benar, agar nanti lembaga tidak disomasi atau dipertanyakan oleh parpol yang ada di Depok ini, khususnya fraksi-fraksi yang ada di DPRD Depok,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here