DPRD Gelar Perkara

0
204
Gedung DPRD Kota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok rencananya hari ini, Senin (10/9) akan melakukan gelar perkara internal terhadap kasus dugaan korupsi Jalan Nangka yang melibatkan mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dan mantan Sekda Kota Depok, Harry Prihanto.

“Kemarin di dewan ada kesepakatan untuk menggelar perkara internal yang didampingi oleh tim ahli Kemendagri,” ujar HM Supariyono, Wakil Ketua DPRD Depok, Minggu (9/9).

Ia mengatakan, gelar perkara itu dilakukan untuk menilai sikap Anggota DPRD terkait kasus Jalan Nangka.



“Nantinya akan dilakukan penelitian terkait proses pembahasan anggaran sampai pengesahan,” paparnya.

Sebelumnya Supariyono mengatakan, bahwa proyek pelebaran Jalan Nangka merupakan proyek yang nyata dan bukan fiktif.

Politisi PKS itu menegaskan, bahwa proses penganggarannya sudah benar. Dimana, DPRD sudah setuju dengan APBD perubahan 2015. Setiap kali pengesahan APBD pada saat paripurna, kata dia, biasanya sekertaris DPRD selalu membacakan rancangan keputusan DPRD.

“Kemudian pimpinan rapat menanyakan kepada peserta sidang paripurna, apakah rancangan yang baru dibacakan dapat diterima dan disetujui. Ketika itu semua peserta sidang mengatakan setuju,” paparnya.

Kemudian kalau dikatakan bahwa pada APBD perubahan tidak ada Jalan Nangka, sambungnya, itu juga tidak benar, dikarenakan di APBD perubahan ditulis sarana prasarana.

“Tapi pada saat pembahasan itu sudah dijelaskan, bahwa yang dimaksud sarana dan prasarana termasuk di dalamnya adalah Jalan Nangka. Tidak fiktif, ada kajian pelebaran Jalan Nangka dan sudah dimulai sejak tahun 2013,” jelasnya.

Lebih rinci ia menjelaskan, pada tahun 2013 Pemkot Depok telah membuat SKPL (Surat Keputusan Penetapan Lokasi) sebanyak lima buah, salah satunya adalah Jalan Nangka. Kebutuhan untuk pelebaran Jalan Nangka sebesar Rp 90 miliar.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada APBD tahun 2014 anggaran pembuatan DED sudah ada dan disetujui DPRD di era kepemimpinan Rintis Yanto.

“Artinya ini bukan proyek ujug-ujug. Pada APBD 2015 murni juga sudah muncul sebesar Rp 6 miliar, artinya bukan ujug-ujug juga. Serta pada APBD perubahan 2015 ditambah menjadi total Rp 17 miliar dari kebutuhan Rp 90 miliar,” ungkapnya.

Dijelaskannya, APBD 2014 murni produk era Rintis Yanto. Namun, APBD perubahan produk DPRD di era kepemimpinan Hendrik Tangke Allo.

“Yang ingin kami katakan, dengan APBD 2014 murni adalah bawa pelebaran Jalan Nangka bukan ujug-ujung dan bukanlah fiktif,” katanya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo lagi-lagi meyakini bahwa proyek tersebut tidak masuk dalam buku APBD Perubahan 2015.

“Di finalisasi pembahasan RAPBD P 2015 usulan kegiatan untuk Jalan Nangka sudah kami tolak dan minta dihapus kegiatannya serta ketok palu pada saat itu,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Kamis (6/9).

Ia mengatakan, bahwa hal itu ada berita acara dan rekaman vidoenya.

“Hasil rapat finalisasi inilah yang harus disampaikan di sidang paripurna dan tidak boleh ada yang ditambah atau dikurangi. Mata anggaran untuk pembebasan lahan Jalan Nangka memang tidak ada di APBD Perubahan 2015,” tegasnya.

Setiap kegiatan, lanjut dia, harus disebut nama kegiatannya, di mana lokasinya, dan berapa besar pagu anggarannya.

“Contohnya, pembebasan lahan lokasi di Jalan Raden Saleh dan simpang Tole Iskandar, itu disebut dan tertulis di APBD Perubahan 2015 yang diparipurnakan,” ungkapnya.

Ketika ditanya dan ditegaskan kembali apakah proyek pelebaran Jalan Nangka itu fiktif atau tidak, ini jawaban politisi PDI Perjuangan itu

“Biar penyidik yang memutuskan fiktif atau gimana,” terangnya.

Perbedaan kedua pendapat itulah yang diduga DPRD Depok harus menggelar perkara internal dengan melibatkan tim ahli dari Kemendagri. n Rahmat Tarmuji

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here