Bos Megapolitan Terlibat Uang Konsinyasi

0
129
Inilah lokasi lahan yang terdampak Tol Desari di wilayah Kecamatan Limo. Lahan ini merupakan yang digugat lantaran uang konsinyasi sampai detik ini belum diterima oleh pemilik lahan

Limo | jurnaldepok.id
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Depok -Antasari (Desari), Ambardy Effedy mengaku telah mengetahui prihal penyerahan uang konsinyasi sebesar Rp 129 miliar kepada Melani, pimpinan PT Megapolitan Developments Tbk atas pembayaran lahan seluas 4,8 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, yang ternyata dalam status sengketa.

“Kami mengetahui prihal penyerahan uang konsinyasi kepada pimpinan PT Megapolitan melalui bagian hukum P2T setelah mendapat kabar atau pemberitahuan dari pihak pengadilan. Tapi soal alasan kenapa diserahkan kepada pimpinan PT Megapolitan kami tidak mengetahui karena tidak ada penjelasan soal itu, ” ujar Ambardy kepada Jurnal Depok via sambungan telepon, kemarin.

Dia menjelaskan, penitipan uang konsinyasi sebesar Rp 129 miliar atas pembayaran lahan seluas 4,8 hektar itu sudah sesuai aturan. Waktu itu, kata dia, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok memerintahkan kepada pihaknya untuk menitipkan uang itu ke Pengadilan.



“Sesuai aturan bilamana lahan terkena tol sedang dalam masalah atau ada sengketa maka uang pembayaran atas tanah tersebut akan dititipkan ke Pengadilan Negeri, waktu itu kami diperintahkan oleh BPN untuk menitipkan uang itu ke Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 14 Desember, ” paparnya.

Dia menambahkan, tanggungjawab P2T pada proses pembebasan lahan hanya sampai pada pembayaran tanah, dan jika menemui kasus seperti ini uang akan dititipkan di pengadilan.

“Atas dasar peraturan dan perintah BPN, maka tanggungjawab soal uang itu berada pada dua lembaga pemerintah tersebut, ” tegas Ambardy.

Disisi lain, para pihak bersengketa diantaranya Sunaryo Pranoto dan Husen Sanjaya menegaskan akan terus mempermasalahkan uang konsinyasi yang telah diserahkan kepada pimpinan PT Megapolitan tanpa proses peradilan atau musyawarah.

“Sampai kapan pun dan dengan cara apapun kami akan terus berjuang agar uang konsinyasi itu dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, setelah ada putusan hukum inkrah atas sengketa lahan tersebut. Kami selaku pihak bersengketa akan melakukan upaya hukum bilamana uang konsinyasi itu belum juga dikembalikan ke pengadilan oleh pimpinan PT Megapolitan selaku pihak penerima uang konsinyasi tanpa proses peradilan atau musyawarah, ” tegas Husen dan Sunaryo Pranoto. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here