Ini Bukti Baru Aliran Uang Konsinyasi Tol Desari

0
266
Inilah lokasi lahan yang terdampak Tol Desari di wilayah Kecamatan Limo. Lahan ini merupakan yang digugat lantaran uang konsinyasi sampai detik ini belum diterima oleh pemilik lahan

Limo | jurnaldepok.id
Para pihak bersengketa atas lahan terkena Tol Depok – Antasari (Desari) seluas 4,8 hektar di wilayah Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, mengaku kecewa atas penyerahan uang konsinyasi sebesar Rp 129 miliar kepada bos PT Megapolitan Developments Tbk tanpa melalui proses hukum atau musyawarah dengan pihak bersengketa lainnya.

Husen Sanjaya, salah satu pihak bersengketa mengatakan saat ini posisi uang konsinyasi yang tadinya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok sudah tidak terparkir di Pengadilan setelah diserahkan pada tanggal 18 Desember kepada bos PT Megapolitan Developments Tbk, Melani Lowas B Rimba melalui Bank BTN. Itu artinya, kata dia, uang konsinyasi tersebut masih ditangan Melani selaku salah satu pihak bersengketa.

“Saya mendapat kabar dari pengacara saya Pak Sutara, bahwa uang konsinyasi itu tidak ada lagi di Pengadilan Negeri Depok, sesuai data dan informasi yang kami dapat bahwa uang pembayaran tol itu sudah diserahkan oleh oknum pejabat waktu itu kepada Melani bos Megapolitan dengan 7 Cek Bank BTN,” ujar Husen Sanjaya kepada Jurnal Depok, kemarin.



Dia menduga, penyerahan uang konsinyasi secara sepihak kepada Melani Lowas B Rimba kala itu merupakan konspirasi bersama para pejabat dilingkup Pengadilan Negeri (PN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok.

Pasalnya, kata dia, tanpa keterlibatan oknum pejabat dari dua institusi tersebut maka sangat mustahil uang konsinyasi yang dititipkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Tol Desari dapat berpindah tangan dari Pengadilan Negeri ke Melani selaku pimpinan PT Megapolitan.

“Kami menduga ada kerjasama antara dua oknum pejabat di Pengadilan Negeri dan BPN kala itu, sekarang kedua pejabat itu sudah purna bakti alias pensiun, tapi kami berharap meski demikian aparat penegak hukum tetap mengusut tuntas prihal raibnya uang konsinyasi Tol Desari dari Pengadilan Negeri (PN) Depok yang dititipkan pada tanggal 14 Desember 2017 oleh bapak Ambardy Effendy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Desari,” imbuhnya.

Hal senada dilontarkan oleh Sunaryo Pranoto yang juga merupakan pihak bersengketa atas lahan tersebut.

“Penyerahan uang konsinyasi kepada salah satu pihak bersengketa tanpa putusan hukum atau hasil kesepakatan dalam musyawarah merupakan pelanggaran hukum, para pelaku yang terlibat bisa diproses secara hukum dan kami akan terus mempermasalahkan hal ini sebelum ada putusan hukum inkrah siapa yang berhak atas uang konsinyasi itu, ” tegas Sunaryo Pranoto. n Asti Ediawan

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here