Ngeri….Wakil Ketua DPRD Buka-bukaan Kasus Jalan Nangka

0
713
HM Supariyono

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Setelah menyatakan tak bertanggungjawab atas kasus yang menyeret mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dan mantan Sekda Kota Depok, Harry Prihanto terhadap dugaan korupsi Jalan Nangka, Wakil Ketua DPRD Depok, HM Supariyono mulai buka-bukan data terkait kasus tersebut.

Supariyono mengatakan, bahwa proyek Jalan Nangka sesungguhnya ada dan bukanlah proyek fiktif. Hal itu tentu bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo yang menyatakan bahwa proyek Jalan Nangka tidak masuk dalam buku RAPBD dan dirinya tidak pernah merasa mengetok palu pengesahan anggaran serta tak tahu berapa nilai proyek itu.

“Bahwa kaitan Jalan Nangka ini ada tiga tahapan proses yakni perencanaan, penganggaran dan proses realisasi atau belanja. Wewenang DPRD lebih pada proses penganggaran, kalau pun DPRD terlibat dalam proses perencanaan, hanya pada perencanaan makro yaitu RPJMD,” ujar Supariyono kepada Jurnal Depok, kemarin.



Politisi PKS itu menegaskan, bahwa proses penganggarannya sudah benar. Dimana, DPRD sudah setuju dengan APBD perubahan 2015. Setiap kali pengesahan APBD pada saat paripurna, kata dia, biasanya sekertaris DPRD selalu membacakan rancangan keputusan DPRD.

“Kemudian pimpinan rapat menanyakan kepada peserta sidang paripurna, apakah rancangan yang baru dibacakan dapat diterima dan disetujui. Ketika itu semua peserta sidang mengatakan setuju,” paparnya.

Kemudian kalau dikatakan bahwa pada APBD perubahan tidak ada Jalan Nangka, sambungnya, itu juga tidak benar, dikarenakan di APBD perubahan ditulis sarana prasarana.

“Tapi pada saat pembahasan itu sudah dijelaskan, bahwa yang dimaksud sarana dan prasarana termasuk di dalamnya adalah Jalan Nangka. Tidak fiktif, ada kajian pelebaran Jalan Nangka dan sudah dimulai sejak tahun 2013,” jelasnya.

Lebih rinci ia menjelaskan, pada tahun 2013 Pemkot Depok telah membuat SKPL (Surat Keputusan Penetapan Lokasi) sebanyak lima buah, salah satunya adalah Jalan Nangka. Kebutuhan untuk pelebaran Jalan Nangka sebesar Rp 90 miliar.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada APBD tahun 2014 anggaran pembuatan DED sudah ada dan disetujui DPRD di era kepemimpinan Rintis Yanto.

“Artinya ini bukan proyek ujug-ujug. Pada APBD 2015 murni juga sudah muncul sebesar Rp 6 miliar, artinya bukan ujug-ujug juga. Serta pada APBD perubahan 2015 ditambah menjadi total Rp 17 miliar dari kebutuhan Rp 90 miliar,” ungkapnya.

Dijelaskannya, APBD 2014 murni produk era Rintis Yanto. Namun, APBD perubahan produk DPRD di era kepemimpinan Hendrik Tangke Allo.

“Yang ingin kami katakan, dengan APBD 2014 murni adalah bawa pelebaran Jalan Nangka bukan ujug-ujung dan bukanlah fiktif,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here