Proyek Jalan Nangka Fiktif

0
276
Ketua DPRD saat menyerahkan potongan tumpeng kepada Walikota Depok dalam acara HUT DPRD Kota Depok ke 19

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo angkat bicara terkait kasus proyek Jalan Nangka, Tapos yang menyeret mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il dan Sekretaris Daerah, Harry Prihanto.

Hendrik menegaskan, jika pengesahan APBD murni dilakukan oleh DPRD periode sebelumnya. Hal itu dikatakannya seusai memimpin rapat paripurna dalam rangka HUT DPRD Kota Depok ke 19.

“Kemudian APBD Perubahan barulah dibahas oleh DPRD periode kami. Pembahasan di APBD Perubahan 2015 pada saat itu sempat muncul wacana itu,” ujar Hendrik kepada wartawan, Senin (3/9).



Ia menceritakan, dasar DPRD dalam melakukan pembahasan anggaran dalam hal ini Badan Anggaran, yang pertama berpatokan pada RPJMD. Kemudian, turun lebih spesifik lagi ke RKPD yang ditandatangani oleh walikota untuk satu tahun anggaran.

“Dari RKPD ini menjadi dasar bagaimana pembahasan KUA-PPAS, dari KUA-PPAS setelah itu ditetapkan maka akan dilaksanakan tindak lanjut didalam pembahasan RAPBD, setelah RAPBD difinalisasikan maka masuk lah ke dalam paripurna, itu tahapan-tahapan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan,” paparnya.

Dari itu, Hendrik mengatakan sampai saat ini DPRD dan Badan Anggaran tidak pernah mengetahui kalau ada program di Jalan Nangka, dikarenakan dalam nomenklatur APBD Perubahan tidak pernah secara spesifik disebut Jalan Nangka.

“Kalau di pembahasan sempat dimunculkan tapi kami menganggap itu tidak layak untuk disetujui. Proses penyidikan sudah dilakukan oleh Polres, tentunya ketika Polres menetapkan tersangka tidak main-main, ini pasti berdasarakan fakta dan data. Di APBD Perubahan itu tidak ada spesifik Jalan Nangka,” terangnya.

Ditegaskannya, pada saat finalisasi RAPBD Perubahan 2015, disitulah fungsinya Badan Anggaran untuk meloloskan atau tidak anggaran yang diusulkan oleh TAPD. Setiap OPD, kata dia, dicek satu per satu. Hasil finalisasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran dan TAPD, itulah yang harus di paripurnakan.

“Itu enggak boleh diubah, karena kalau di dalam pembahasan finalisasi RAPBD kami bahas satu-satu. Tapi kalau di dalam paripurna itu kan dibacakan secara global berapa total APBD, total belanja dan total pendapatan,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu tak mau berkomentar banyak dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku siap untuk memberikan keterangan tambahan kepada pihak kepolisian.

“Kami sebagai Ketua Badan Anggaran wajib dan harus memberikan keterangan, termasuk anggota kami Pak Nurhasyim karena ia saat itu yang menolak,” jelasnya.

Dikatakannya, DPRD tidak terlalu jauh masuk dalam spesifikasi teknis ketika sudah selesai di paripurna. Artinya, kata dia, kewenangan untuk melakukan kegiatan sesuai anggaran yang disetujui di paripurna menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Kalau dikatakan fiktif atau tidak, nilai sendiri saja. Karena secara spesifik fakta mengatakan di buku RAPBD tidak disebut Jalan Nangka. Anggarannya pun kami tidak tahu, karena kami tidak pernah ketok. Biarkan pihak kepolisian melakukan proses ini, kami siap untuk memberikan keterangan lagi,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here