Piutang PBB Rp 91 M Lebih Dihapus

0
151
Bernhard

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Jumat (31/8) menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan DPRD Kota Depok terhadap penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Piutang yang dihapuskan Rp 91 miliar lebih dari tahun 2005-2011. Dihapusnya piutang itu karena mengganggu neraca daerah, hal itu kemudian didasari oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 55 Tahun 2017,” ujar Bernhard, Pimpinan Komisi B DPRD Kota Depok, kemarin.

Dikatakannya, ada sebanyak 236.750 objek pajak yang dihapus. Sejak 2005-2011 itu tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena itu tidak bisa dibukukan dan hanya berupa catatan dan tidak pernah diterima secara riil uangnya.



“Karena ini mengganggu mekanisme neraca daerah, maka dihapuskan. Mekanisme penghapusan itu harus melalui DPRD karena di atas Rp 5 miliar,” paparnya.

Dijelaskannya, yang dihapuskan merupakan nilainya. Sementara, tentang hak tagihnya akan tetap menjadi tanggungjawab wajib pajak.

“Nilai tagih yang melekat dengan wajib pajak tidak dihapus, kecuali dari 2005-2011 itu sudah dihapus, tapi ketika nanti ketemu wajib pajak nya maka masih bisa ditagih,” terangnya.

Lebih lanjut politisi Hanura itu mengatakan, penghapusan piutang PBB tersebut juga atas rekomendasi BPK tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah.

“Karena itu juga didesak oleh BPK, kalau tidak dihapus akan mengganggu neraca daerah hasil audit BPK, makanya kami cari dasar hukumnya, ada UU Nomor 1 Tahun 2004 dengan UU Pajak. Karena dahulu UU 12 Tahun 1985 yang menyangkut pajak masih rezim pusat, namun dengan otonomi daerah dikeluarkanlah UU No 28 Tahun 2009. Kalau dulu penghapusan itu ada tapi oleh pusat,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here