Harry Non Job

0
217
Walikota Depok disaksikan Direktur RSUD, Sekda, Kemenag dan Forkopimka menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya Masjid Baitul Mu'afi di lingkungan RSUD Kota Depok (dok promentasi)

Sawangan | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tengah memperoses nasib mantan Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Pemkot Depok, Harry Prihanto yang terlibat kasus dugaan korupsi Jalan Nangka bersama mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma’il.

“Tentu kami menghormati proses hukum yang berlaku, saat ini informasinya telah dilimpahkan ke Kejaksaan, nanti akan diproses seperti apa, ya kita tunggu. Terkait dengan Pak Nur Mahmudi, kan dia juga statusnya PNS di BPPT, kalau Pak Harry di kami (Pemkot Depok,red),” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok di sela-sela peresmian Masjid Baitul Mu’afi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

Secara aturan perundangan, kata dia, seseorang diberhentikan dari PNS ketika ditahan dalam proses hukum. Ketika tidak ditahan padahal sudah tersangka, ada dua hal yakni diberhentikan sementara dan ada wewenang otoritas dari walikota.



“Kalau diberhentikan sementara ternyata ada aturannya juga, kalau memang belum proses persidangan atau masih berstatus terdakwa tidak bisa diberhentikan sementara, secara aturan,” paparnya.

Saat ini, kata dia, sedang dilakukan pematangan di Baperjakat terkait dengan posisi jabatan Harry Prihanto.

“Bahasanya nanti bisa saja non job. Keputusannya seperti apa, mungkin kalau dilihat pemberhentian sementara segala macam, ada pilihan lain yakni non job, agar yang bersangkutan bisa konsentrasi mengikuti proses hukum,” terangnya.

Dikatakannya, pihaknya tidak berwenang dan tidak bisa melakukan sesuatu terhadap status PNS dari Nur Mahmudi.

Lebih lanjut Idris menceritakan sekelumit terkait Jalan Nangka. Di mana, kata dia, DED untuk Jalan Nangka sudah ada dengan ROW nya 20 meter, karena aturan apartemen ROW nya harus 20 meter.

“Untuk bisa 20 meter harus ada pembebasan lahan, yang sudah dilakukan adalah pembebasan lahannya, itu sudah dibeli, masyarakat sudah dapat duit, seperti apa di dalamnya saya tidak ikuti,” tegasnya.

Informasi yang ia terima bahwa harga pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka tiga kali lipat.

“Sudah ada tanda terima ganti untung, untung banget tiga kali lipat kalau tidak salah itu harganya. Kami tidak tahu (spesifikasinya,red),” terangnya.

Namun begitu, Idris mengaku prihatin atas peristiwa yang menimpa mantan pimpinan dan anak buahnya tersebut.

“Kami semua prihatin, anak bangsa siapapun yang terkena musibah (kalau dilihatnya musibah,red) harus prihatin. Kita tidak boleh bergembira terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ini namanya persaudaraan muslim,” jelasnya.

Dari itu, Idris meminta kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Depok untuk selalu waspada, tidak hanya kasus Jalan Nangka.

“Hidup ini bagaikan hutan belantara, harus hati-hati termasuk insan media juga harus hati-hati,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here