Ratusan PKL ARH Bakal Dibongkar

Petugas Satpol PP saat memberikan peringatan kepada PKL di Jalan ARH

Pancoran Mas | jurnaldepok.id
Ratusa pedagang kaki lima yang berjualan di bawah fly over Arif Rahman Hakim (ARH), Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Beji, terancam dibongkar.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Yayan Arianto mengatakan keberadaan ratusan PKL dituding berjualan diatas pedestarian dan menggunakan sebagian badan jalan, menjadi sumber kemacetan di sana.

“Lapak para PKL membuat lokasi menjadi kumuh dan merusak estetika Kota Depok dan kami akan tertibkan,” ujarnya, kemarin.

Sebelum dilakukan penertiban, pihaknya melakukan pendataan para PKL yang berjualan di sana.
Nantinya, kata dia, para PKL diminta berjualan di tempat yang semestinya atau yang disediakan sebelum akan ditertibkan.

“Pendataan yang kami lakukan ini merupakan bagian dari sosialisasi bahwa keberadaan mereka melanggar aturan yakni Perda Depok tentang Ketertiban Umum sehingga akan ditertibkan,” paparnya.

Menurut Yayan keberadaan para PKL di sana banyak dikeluhkan warga karena menimbulkan kemacetan parah setiap harinya. Belum lagi sampah dari para PKL kadang dibiarkan berserakan dan menumpuk di sisi jalan.

Menurut Yayan keberadaan PKL di sana sebenarnya sudah beberapa kali ditertibkan.
Namun para PKL selalu kembali lagi ke sana satu persatu dan akhirnya menjamur.

“Nantinya setelah kami tertibkan, petugas akan memonitor terus lokasi bekas mereka berjualan. Agar mereka tak kembali lagi di sana,” terangnya.

Sementara itu PKL di Jalan Raya Citayam di Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, masih memenuhi trotoar sehingga membuat kawasan tersebut menjadi kumuh dan kotor.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menambahkan, Dalam pasal 131 ayat (1) Undang-Undang No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan,‎ ketersediaan trotoar merupakan hak pejalan kaki.

Pada pasal 45 ayat (2) UU itu juga mengatur kewenangan pemerintah dalam menyediakan trotoar.

“Bila berstatus jalan nasional, pemerintah pusatlah yang menyelenggarakan atau menyediakan trotoar. Demikian pula jika berstatus jalan provinsi atau kabupaten, pemerintah provinsi atau kabupaten yang bertanggung jawab menyediakannya,” tandasnya.
Alfred menyatakan, keberadaan trotoar yang nyaman dan dapat diakses pejalan dengan berbagai kondisi fisik merupakan ciri peradaban kota.

“Soalnya, interaksi antarwarga terjalin saat berada di fasilitas publik tersebut,” pungkasnya. n Ktr‎

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here