DPRD Setujui LPJ APBD 2017

Ketua DPRD disaksikan unsur pimpinan dan Walikota Depok saat menandatangani LPJ Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akhirnya menyetujui Raperda Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam rapat paripurna, kemarin.

Meski telah disetujui, namun masih banyak catatan-catatan yang dikeluarkan oleh DPRD terlebih Badan Anggaran.

“Terkait BPK, sudah kami bahas dan tidak ada temuan. Ada beberapa PR untuk OPD yang mengandalkan Silpa agar benar-benar dapat diserap dan direalisasikan untuk pembangunan, itu harus dimaksimalkan,” ujar Edi Masturo, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Depok, Senin (16/7).

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Badan Anggaran lainnya, Hj Endah Winarti. Ia mengatakan, tidak terserapnya anggaran 2017 lalu secara optimal oleh beberapa OPD lebih dikarenakan efisiensi.

“Hampir 50 persen nya itu efisiensi, tetapi yang lain harus didorong terutama OPD yang langsung bersentuhan dengan kemasyarakatan. Perencanaan harus dari awal, jadi daya serapnya maksimal,” tandasnya.

Dikatakannya, ada beberapa OPD yang mendapat post anggaran minim, sementara kebutuhan OPD tersebut sangat tinggi.

“Pelatihan-pelatihan ada di Indag dan DKUM, itu yang harus ditambah anggarannya, begitu juga dengan Dispora. Karena kan saat ini pembangunan infrastruktur sudah menipis,” terangnya yang juga Bendahara Fraksi Partai Demokrat.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan bahwa fraksinya yakni PDI Perjuangan prinsipnya tetap menolak pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.

Dirinya mencatat ada beberapa poin yang krusial diantaranya masalah Silpa yang masih besar. Dirinya mengatakan bahwa perlu lebih rinci menggali Silpa yang sumbernya dari mana saja dan sebabnya apa saja untuk dijadikan bahan evaluasi ke depan.

“Silpa yang besar ini ada positif dan negatifnya, kalau bersifat efisiensi itu oke, tapi harus jelas dari mana, apakah gagal lelang atau program yang betul-betul bisa diefisiensikan. Terkait pengelolaan asset hingga kini juga msih belum jelas, sehinga rekomendasi DPRD melalui Fraksi PDI Perjuangan tentunya untuk membuat pansus melakukan evaluasi. Karena memang mayoritas fraksi sudah menyetujui itu, namun ada catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan terimakasihnya kepada Badan Anggaran DPRD Kota Depok yang telah membahas Raperda Pertanggungjawaban Anggaran 2017.

“Kami tentu berharap apa yang tertuang dalam seluruh program dan kegiatan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Kami menyambut baik masukan berharga untuk kedepan lebih disempurnakan,” terangnya.

Rapat paripurna yang molor sekitar 2 jam itu juga mendapat perhatian dari Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo. Di mana, dirinya mengabsen ulang seluruh anggota DPRD yang hadir dalam acara tersebut. n Rahmat Tarmuji

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here