BPN Diminta Gugurkan Sertipikat HGB PT Megapolitan

Pemilik lahan saat menunjukkan sertipikat yang sah yang ia miliki

Cinere | jurnaldepok.id
Sunaryo Pranoto, pemilik lahan seluas 19 hektar yang tersebar di beberapa wilayah Rt di Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut, meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok untuk menggugurkan 7 sertifikat hak guna bangun (HGB) atas nama PT Megapolitan Developments Tbk.

Pasalnya 7 sertifikat hak guna bangun yang ditengarai menjadi dasar penyerahan uang Konsinyasi pembayaran kompensasi Tol Desari yang dimaksud, telah dinyatakan tidak Prosedural oleh Kanwil BPN Jabar lantaran dinilai salah prosedur.

Sertifikat hak guna bangun (HGB) yang dimaksud adalah HGB nomor 433, 434,435, 436, 431,432 dan HGB 437 yang tersebar di dua wilayah Rw yakni Rw 04 dan 05 Kelurahan Krukut.

“Saya menduga alasan Pengadilan Negeri memberikan uang titipan (Konsinyasi) pembabayaran Ganti Rugi tol Desari kepada PT Megapolitan didasarkan dengan adanya tujuh sertifikat HGB yang sebelumnya pada tahun 2010 telah kadaluarsa lalu kemudian dihidup lagi pada tahun 2012 padahal legalitas serfifikat hak guna bangun (HGB) tersebut telah dinyatakan bermasalah dan tidak prosedural oleh Kanwil BPN Jabar namun tidak ditindak lanjuti oleh BPN Kota Depok lalu kemudian justru malah dijadikan dasar penyerahan uang konsinyasi pembayaran tol sebesar Rp 129 Miliar atas oembayaran lahan seluas 4,8 hektar kepada PT Megapolitan oleh pengadilan, ” papar Sunaryo kepada Jurnal Depok, kemarin.

Dia menambahkan, lahan miliknya seluas lebih dari 19 hektar yang 4,8 hektar dinyatakan tergerus tol masuk dalam 60 akte jual beli (AJB) miliknya yang dibuat tahun 1974 saat dirinya membeli lahan dari pemilik asal.

“Kami memiliki bukti bahwa uang konsinyasi atas pembayaran ganti rugi lahan seluas 4,8 hektar milik kami yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok telah diserahkan ke pihak Megapolitan sementara disisi lain kasus sengketa lahan tersebut antara kami dengan pihak Megapolitan masih ditangani oleh Pokja 4 Kepresidenan dibawah komando Presiden makanya uang konsinyasi itu dititipkan oleh P2T ke Pengadilan sambil menunggu putusan hukum inkrah namun sayangnya baru beberapa hari uang titipan tersebut berada ditangan pengadilan langsung diserahkan ke PT Megapolitan tanpa pemberitahuan sedikitpun kepada kami oleh sebab itu kami ingin uang konsinyasi itu dikembalikan ke pengadilan dan baru diserahkan kepada pihak yang dinyatakan benar menurut hukum setelah melalui proses musyawarah atau peradilan, ” terang Naryo yang diamini oleh Anton HM salah satu pemilik lahan dihamparan yang sama.

Sementara Humas PT Megapolitan, Marcel saat dikonfirmasi terkait hal itu belum mengetahui prihal tersebut.

“Saya belum tahu masalah itu, nanti saya coba telusuri dulu ke bagian legal,” ungkap Marcel. n Asti Ediawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here