Meneropong Mekanisme Penggunaan APBD

Hendrik Tangke Allo

Kota Kembang | jurnaldepok.id

Delapan fraksi di DPRD Kota Depok kemarin telah menyampaikan pandangan umumnya terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2017. Dalam pandangan umumnya, mereka mengkritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok yang dinilai belum maksimal dalam menyerap anggaran APBD.

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengupas lebih dalam terkait mekanisme penggunaan dana APBD. Ia mengatakan, pembahasan APBD dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD dikatakannya berpatokan pada RPJMD walikota, apa yang tertuang di dalam RPJMD selama lima tahun harus menjadi bagian dari pada RKPD yang akan masuk dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketika sudah menerima RKPD dari pemerintah daerah yang telah disahkan oleh walikota, maka itulah dasar DPRD untuk memberikan aspirasi.

“Misalnya aspirasi masyarakat yang diserap dari hasil reses, kami cek di RKPD nya ada atau tidak program yang diusulkan oleh masyarakat. Kalau itu ada di RKPD boleh diusulkan. Setelah RKPD disetujui oleh pemerintah daerah dan diajukan untuk dibahas, maka akan berlanjut dalam pembahasan KUA-PPAS,” ujarnya kepada Jurnal Depok, Kamis (5/7).

Isi dari pada KUA-PPAS, sambungnya, tidak boleh terlepas dari yang namanya RKPD. Dalam pembahasan KUA-PPAS akan ditentukan berbagai kebijakan. Ia mencontohkan, di Dinas PUPR secara global ada kebijakan tentang penanggulangan banjir.

Di mana, penanggulangan banjir itu ada itemnya berupa normalisasi kali, penurapan dan lainnya. Sementara untuk mempelancar arus lalulintas berhubungan dengan infrastruktur jalan, adapun itemnya perbaikan jalan dan pelebaran jalan. Hal itulah yang merupakan bagian dari kebijakan yang harus ditetapkan dalam KUA-PPAS.

“Termasuk pagu anggaran yang akan diberikan, berapa sih pagu anggaran setiap kebijakan yang sudah diusulkan oleh masing-masing OPD?,” paparnya.

Setelah DPRD melakukan pembahasan dan kemudian disetujui serta ditetapkan KUA-PPAS nya, proses selanjutnya masuk ke dalam Rancangan APBD (RAPBD). Di situlah item per item dicek kembali. Seperti kebijakan penanggulangan banjir yang ada di KUA-PPAS kemudian dicek lagi di RAPBD.

“Itemnya seperti apa saja, adakah tadi normalisasi saluran maupun penurapan yang diusulkan. Kemudian anggarannya berapa yang diajukan, sesuai atau tidak?. Itulah yang ada di dalam pembahasan RAPBD yang nanti ditetapkan menjadi APBD,” terangnya.

Di dalam proses pembahasan RAPBD, lanjutnya, disitulah bisa dilakukan perubahan anggaran bagi OPD yang mungkin menurut DPRD capaiannya selama ini bagus namun anggarannya minim. Begitu juga sebalaiknya, DPRD akan melihat OPD yang selama ini diberikan anggaran besar tapi daya serapnya kecil, maka itu pun akan dievaluasi untuk anggaran di tahun berikutnya.

Terkait dengan penyerapan APBD yang terkadang tidak maksimal sehingga menghasilkan Silpa, politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa hal tersebut harus menjadi perhatian.

“Kalau menurut kami Silpa itu banyak faktor, ada Silpa yang memang gagal program, ada Silpa yang tidak terserap karena gagal lelang dan ada Silpa yang tidak terserap karena persyaratan admistrasi seperti halnya hibah bansos,” ungkapnya.

Akan tetapi, jika Silpa ini terjadi karena program yang direncanakan tidak berjalan, Hendrik yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok menilai, bahwa itu kegagalan yang harus menjadi sebuah evaluasi.

“Menurut hemat kami ini harus dilakukan, artinya setiap anggaran yang sudah diberikan oleh DPRD kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan ketika sudah disetujui di paripurna APBD, maka ya harus dimaksimalkan. Bahkan kalau bisa harus terserap semuanya karena itu program yang telah dilaksanakan jauh-jauh hari dan memang sudah dianggarkan dan dibahas bersama-sama sehingga wajib dilaksanakan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa APBD yang telah disetujui harus dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh OPD.

Selama pemerintahan Mohammad Idris-Pradi Supriatna berjalan, pria yang akrab disapa HTA menilai penyerapan APBD untuk belanja berkisar 70 sampai 80 persen lebih. Namun, di satu sisi ada peningkatan Silpa.

“Tahun lalu Silpa hampir Rp 600 miliar dan tahun ini Rp 700 miliar lebih. Artinya ada peningkatan Silpa, ini yang akan menjadi evaluasi kami,” katanya.

Setelah paripurna pandangan fraksi kemarin terkait APBD 2017, maka akan ditindak lanjuti pembahasan dengan Banggar dan akan dilakukan evaluasi.

“Apakah LPJ ini layak diterima atau tidak, indikatornya salah satunya bagaimana daya serap dan kinerja yang dilakukan oleh OPD. Secara kelembagaan DPRD berhak untuk menolak dan memberikan catatan-catatan terkait LPJ itu. Walaupun kami melakukan penolakan, namun pemerintahan tetap bisa berjalan, tapi tentu ada cacatan secara politik bahwa ini ada kegagalan,” pungkasnya. ADV/Rahmat Tarmuji

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here