Wujudkan Media Ramah Anak

Beberapa narasumber saat memaparkan materi dalam giat sosialisasi dan pembentukkan media ramah anak

Laporan: Rahmat Tarmuji
Kekerasan dan tindak asusila yang terjadi terhadap anak di Kota Depok baru-baru ini membuat Pemerintah Kota Depok tegas mengambil sikap.

Beberapa upaya pencegahan sesungguhnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari agar hal tersebut tidak terjadi di lingkungan masyarakat. Pada hakekatnya, banyak pihak yang harus turut serta dalam mewujudkan Depok sebagai kota yang ramah anak.

Berangkat dari situ, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) menggelar sosialisasi dan pembentukan media ramah anak.

“Sosialisasi media ramah anak yang ditandai dengan penandatanganan komitmen insan media, sebagai salah satu fungsi DPAPMK guna memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya dunia pers. Selanjutnya, dalam aspek pemberitaan diharapkan pers mengutamakan kepentingan anak. Kami ingin memberikan pemahaman kepada peserta tentang bagaimana penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan mereka dari kekerasan,” ujar Eka Bachtiar, Kepala DPAPMK Kota Depok, kemarin .

Ia menambahkan, keberhasilan program Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) membutuhkan peran serta dari seluruh pihak, termasuk dari media massa. Media massa memiliki peran dalam penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak untuk menghindari labelisasi.

Ketua Gugus Tugas KLA Kota Depok, Sri Utomo mengatakan, yang memiliki tugas utama dalam mewujudkan KLA adalah pemerintah.

Namun, kata dia, peran masyarakat yang di dalamnya terdapat media massa tak kalah pentingnya, terutama memberikan edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak. Tentunya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

“Semua bermuara kepada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) pada anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun negara,” tandasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono mengatakan semua jurnalis sudah bekerja secara professional. Namun begitu, ia mengajak kepada insan pers agar tetap mengedepankan kode etik jurnalistiknya terlebih ketika menemui kasus kekerasan dan asusila terhadap anak.

“Masalah pemberitaan silahkan saja apa adanya, kami tidak bisa melarang, tapi harus jelas. Kita menyadari permasalahan anak bukan eksploitasi pemberitaan. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, perannya memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kode etik pers,” terangnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa pemerintah kota tidak memiliki hak untuk memasung kebebasan pers.

“Tapi saya mengajak menjadi bagian andil pembangunan dalam program KLA di Depok. Komitmen bersama tidak ada ikatan apa-apa tapi sepakat bersama-sama untuk mewujudkan itu,” tukasnya.

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Depok, T Farida Rachmayanti mengatakan bahwa Perda KLA selama ini telah efektif menjadi trigger yang membawa urusan anak menjadi kebijakan.

“Sehingga secara bertahap dan berkesinambungan Pemkot Depok telah memiliki perangkat yang mengantisipasi terjadinya percepatan-percepatan permasalahan sosial. Kami di DPRD tidak memiliki indicator yang bisa menilai efektif atau tidaknya Perda tersebut,” ungkapnya.

Sejak 2011, lanjutnya, system itu terbangun. Di mana dahulu tidak ada yang namanya puskesmas ramah anak, begitu juga dengan akta kelahiran yang dulu belum jelas, namun setelah adanya Perda tersebut semakin melindungi hak-hak anak. n

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here