Terbukti Narkoba, Caleg Bakal Dicoret

Bacaleg PDI Perjuangan saat mengikuti tes kesehatan di RSUD Kota Depok

Sawangan | jurnaldepok.id
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan mencoret jika ada bakal calon legislatif (Bacaleg) yang positif menggunakan narkoba. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Totok Sarjono.

“Peraturan partai tegas dan itu merupakan instruksi ketua umum, PDI Perjuangan tidak akan mentolerir apapun yang hubungannya dengan narkoba. Jika ada kader, Bacaleg dan anggota dewan incumbane terindikasi menggunakan narkoba, kami pastikan batal dan akan kami coret dari pencalegan,” ujar Totok kepada Jurnal Depok, Selasa (3/7).

Pernyataan tersebut diungkapkan Totok saat menggelar cek kesehatan bagi 61 bacaleg PDI Perjuangan di RSUD Kota Depok.

Dikatakannya, ke 61 Bacaleg itu telah mengikuti tahapan tes yang kedua setelah verifikasi data dan skoring.

“Setelah ini ada satu tahapan lagi yakni hasil psikotes yang digelar oleh internal partai. PDI Perjuangan satu-satunya partai yang melakukan psikotes bagi bacaleg. Nantinya itu akan menentukan untuk dimasukan di DCT,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ada 90 bacaleg yang mendaftar di partainya. Dari jumlah tersebut, tersaring 61 orang yang mengikuti tes kesehatan dan nantinya akan disaring kembali menjadi 50 orang.

“Semua tahapan itu tak lain untuk kualitas bukan kuantitas. Mudah-mudahan ke depan muncul calon-calon yang lebih berbobot. 50 orang yang nantinya ditetapkan di DCT tentu terbaik dari yang ada. Kami yakin semua lolos cek kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu anggota dewan yang juga kembali mencalonkan diri untuk maju pada pileg 2019 mendatang, Rudy Kurniawan mengaku telah mempersiapkan berbagai macam hal.

“Dasar saya maju lagi tak lain banyaknya permintaan dari warga. Alhamdulillah, hampir setiap hari saya mengadvokasi warga terutama di bidang kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

Selain itu, Rudy yang berangkat dari Dapil V Tapos-Cilodong melihat masih banyak ijazah-ijazah yang ditahan di sekolah dan siswa tidak boleh mengikuti ujian jika belum membayar SPP.

“Hal itulah yang mendasari saya untuk maju kembali, kami melihat masih banyak PR yang harus diselesaikan,” pungkas anggota Komisi D DPRD Kota Depok. n Rahmat Tarmuji

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here