Pansus LKPJ Minta Evaluasi Kinerja

0
110
Wakil Ketua DPRD didampingi Ketua Pansus LKPJ saat menyerahkan buku kepada Walikota Depok

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok terhadap Rekomendasi Hasil Pembahasan Pansus LKPJ.

Ketua Pansus LKPJ, H Hamzah mengatakan bahwa masih banyak yang harus dievaluasi oleh Pemerintah Kota Depok terkait capaian dan kinerja yang belum maksimal.

“Kami sudah serahkan rekomendasinya tinggal dijalankan saja. Ada beberapa hal seperti pengentasan kemiskinan, infrastruktur, terminal maupun ketersediaan pangan,” ujar Hamzah kepada Jurnal Depok, Kamis (26/4).



Dari itu ia meminta kepada pemerintah kota untuk menjalankan apa yang telah menjadi rekomendasi dan pihaknya akan mengawal rekomendasi tersebut.

Wakil Ketua DPRD Depok, M Supariyono menambahkan bahwa LKPJ yang disampaikan tak lain untuk perbaikan ke depan.

“Harus dilihat juga target yang belum tercapainya dilihat dari sisi mana, kalau RPJMD masih ada dua tahun lagi. Namun kami berharap capaian per tahun harus juga tercapai, kalau perlu dilampaui. Sehingga di tahun terakhir tinggal finishing saja dan tidak terlalu berat lagi,” tandasnya.

Menanggapi hal itu Walikota Depok, Mohammad Idris mengapresiasi Pansus LKPJ yang telah bekerja maksimal dan memberikan catatan serta evaluasi terhadap capaian kinerja.

“Alhamdulillah, itu yang memang selalu kami harapkan bahwa kami tidak bisa memberikan catatan-catatan terhadap rumah kami sendiri. Terkadang rumah kami diberikan catatan oleh orang yang sedang lewat atau yang sengaja menganalisa dan mengamati, itu sesuatu yang amat positif untuk kami perbaiki semuanya. Apa yang disampaikan tidak keluar dari RPJMD,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, implementasi ke depan pihaknya akan melihat target apakah sesuai dengan RPJMD. Apa yang disampaikan Pansus LKPJ, sambungnya, tidak seluruhnya tertuang dalam RPJMD.

“Seperti pembangunan JPO, awalnya merupakan program dari gubernur yang diinginkan juga oleh masyarakat dan akhirnya kami anggarkan. Setelah dianggarkan, muncul permasalahan di lapangan terkait lahannya, semula setuju tapi belakangan tidak,” terangnya.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Idris juga berkomitmen agar ke depan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, kata dia, hal itu tidak bisa lepas dari perekonomian makro Indonesia.

“Tapi dari sisi kenaikkan itu meningkat, termasuk retribusi dan pajak PBB pun meningkat. Saat ini PAD sudah mencapai Rp 1 triliun lebih, sebelumnya hanya Rp 900 an miliar,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 

 

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here