Awasi Tenaga Kerja Asing

0
129
Diah Sadiah

Margonda | jurnaldepok.id
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok terus memantau keberadaan tenaga kerja asing yang mencari nafkah di kota berjuluk sejuta belimbing ini. Selain itu, Disnaker juga menerapkan wajib lapor bagi tenaga asing.

“Saat ini izin memperpanjang kerja tenaga asing ada di pemerintah daerah, bagi tenaga kerja asing yang tugasnya di Kota Depok perpanjang izinnya ada di Kota Depok. Tetapi misalkan dua kabupaten kota dalam satu provinsi berarti perpanjangan izinya di provinsi, kalau dua kota beda provinsi nanti ke kementerian,” ujar Diah Sadiah, Kepala Disnaker Kota Depok, kemarin.

Ia menambahkan, pihaknya juga melihat dari IMTA dan Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja.



Dengan begitu, sambungnya, izin tenaga kerja asing yang diberlakukan satu tahun. Di mana, dalam satu tahun itu ada 50 izin untuk tenaga kerja asing.

“Kebanyakan tenaga kerja asing itu di RPTKA nya ada yang satu tahun, dua tahun, dan yang diperpanjang itu yang lebih dari satu tahun,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk tenaga kerja asing saat ini ada sekitar 150 orang. Namun, tidak semuanya mereka bertugas di wilayah Kota Depok.

“Dari owner nya mereka ada yang ditugaskan di dua kota, dua kabupaten kota beda provinsi. Untuk yang benar-benar bekerja di Depok ada sekitar 50 orang, itu terlihat dari izin memperpanjang admistrasi penugasan,” terangnya.

Dikatakan Diah, bidang kerja yang dilakoni tenaga kerja asing di Depok posisinya setingkat lebih tinggi dari kepala personalia.

“Yang dilarang itu personalia, personalia atau HRD itu harus dipegang orang Indonesia, kebanyakan di atas posisi itu,” ungkapnya.

Sebelumnya Walikota Depok, Mohammad Idris juga telah menginstruksikan perusahaan yang ada di Depok untuk mempekerjakan tenaga lokal. Hal itu dikatakan Idris saat membuka Bursa Kerja Tahun 2018 yang digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.

“Kalau perusahaan eksisting selalu kami beri imbauan, namun bagi perusahaan baru ketika ia mengurus izin kami wajibkan untuk mempekerjakan warga Depok. Sudah ada MoU terkait hal itu,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (26/3).

Ia menambahkan, bahwa semua perusahaan terutama yang baru telah terikat dalam suatu perizinan IMB. Di mana isi dari IMB salah satunya mempekerjakan warga Depok untuk bekerja diperusahaan mereka.

“Harus mencapai 80 persen untuk tenaga teknis, kalau tenaga professional kan sedikit sulit dan itu prosentasinya lebih sedikit, kalau tidak salah 20 persen. 80 persen itu harus dipenuhi oleh persusahaan,” paparnya.

Jika kuota 80 persen tenaga lokal tidak dipenuhi, sambungnya, maka akan dipersulit dalam pemberian izin-izin lainnya. Meski tidak ada sanksi, namun pihaknya mengimbau kepada perusahaan agar dapat memenuhi atauran tersebut. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here