Dewan Pers Tolak UU MD3

0
161
Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar saat menyampaikan materi dalam acara sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi wartawan media massa se-Indonesia

Margonda | jurnaldepok.id
Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan bahwa lembaganya secara tegas menolak Undang Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Ia menilai, jika undang undang tersebut jadi disahkan maka akan berdampak buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.

“Perlu diingat bahwa keinginan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang undang. Kami mengingatkan agar teman-teman pers juga professional, wartawan harus mengikuti UKW dan perusahaan pers nya pun juga sehat,” ujar Djohar, Rabu (28/2).

Pernyataan itu dikatakannya pada saat sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi wartawan media massa se-Indonesia, di Gerha Konstitusi 3 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Kabupaten Bogor.



Tak hanya itu, Djohar juga terus berupaya agar UU MD3 tidak disahkan dengan cara menggelar diskusi publik yang bertujuan untuk melakukan penekanan.

“Kami hadirkan juga narasumber dari DPR untuk berdiskusi di media cetak maupun elektronik, itu bagian bentuk kampanye kami meskipun tidak secara langsung, tujuannya tak lain untuk menekan pihak-pihak yang ingin membuat aturan seenaknya,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa kebebasan pers sangat mahal harganya. Sampai 2017 di Asean masih ada tiga Negara yang memiliki kebebasan pers yakni Indonesia, Filipina dan Thailand. Namun ada dua Negara yang dicoret kebebasan pers nya dikarenakan berbagai hal.

“Undang Undang Pers jelas mengatakan bahwa undang undang ini tidak disertai dengan PP. Di mana pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pers dan tidak mau ikut campur. Ini menjadi leks specialis,” ungkapnya.

Djohar mengungkapkan, hingga akhir 2017 lalu pihaknya juga telah melakukan MoU kepada beberapa instansi dan lembaga Negara seperti Mahkamah Agung, TNI, Polri, BNPT, KPI, KPU maupun Bawaslu.

“Tujuan MoU itu tak lain untuk menjalin hubungan baik dan melindungi para awak media serta menjamin kebebasan pers,” terangnya.

Sementara itu Peneliti Mahkamah Konstitusi RI, Nalom Kurniawan begitu yakin bahwa UU MD3 tidak akan disahkan.

“Kami yakin enggak berani untuk mensahkan itu (UU MD3,red). Namun pers juga harus sama-sama mengawal itu. Siapa yang berani dan mau bermusuhan dengan media?, kalau bisa berkawanlah dengan media,” tegasnya.

Dirinya juga meyakini kalaupun itu disahkan nanti, maka tidak akan langsung diterapkan di negeri ini.

“Tidak mungkin langsung diterapkan, sama hal nya dengan UU Pornografi,” terangnya.

Dalam Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) yang mengatur penghinaan terhadap Anggota DPR RI dinilai sebagai pasal anti kritik. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here