Margonda | jurnaldepok.id
Guna menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi Pemilihan Gubernur Jawa Barat, perlu adanya penerapan modal sosial. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat. Modal sosial yang dimaksud adalah komitmen terhadap nilai budaya atau jaga lembur.
“Pilgub Jabar ini banyak tantangannya. Ada rayuan, hoax, politisasi identitas berupa SARA, dan radikalisme. Bahkan ada oknum penyelenggara sehingga mau menerima gratifikasi. Tapi tantangan itu bisa diatasi karena masyarakat Jawa Barat memiliki modal sosial. Apalagi pengalaman melaksanakan dua kali pilgub,” ungkapnya.
Hal itu disampaikan saat menyampaikan materi pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Menurutnya, modal sosial itu harus digunakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih.
“Berbekal modal sosial itu pula, KPU dan Bawaslu harus profesional, mandiri, dan berintegritas. Begitu pula peserta pemilu harus berintegritas, yakni memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang demokratis. Sedangkan pemilih berintegritas dengan memiliki informasi dan wawasan yang cukup saat menentukan pilihan,” paparnya.
Ia menambahkan nilai-nilai itu perlu diterapkan. Pilgub Jabar harus menjadi sarana edukasi demokrasi, yakni adanya nilai-nilai yang menjadi rujukan dan pembelajaran tentang bagaimana berkompetisi dengan beradu gagasan secara damai.
“Demikian pula dalam peran sebagai wahana wisata politik, pesta demokrasi ini harus bisa dinikmati dan menghibur setiap orang,” katanya.
Sementara itu Kabid Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Rohmat menjelaskan kegiatan tersebut dimaksudkan guna meningkatkan wawasan jajarannya dalam mengantisipasi pilkada di wilayah Polda Metro Jaya.
FGD juga dihadiri para pejabat utama Polda, Kapolres dan Kapolsek, terutama yang terlibat langsung dalam Pilgub Jabar yakni Kota Depok dan Bekasi.nNur Komalasari
