Panwaslu Plototi ASN

0
122
Panwaslu dan Organisasi Perangkat Daerah foto bersama usai menandatangani kesepakatan netralitas bagi para ASN

Cilodong | jurnaldepok.id
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok menggelar acara Sosialisasi Pojok Pengawasan dan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Kota Depok. Di mana, dalam acara itu Panwaslu meminta secara langsung kepada ASN untuk menjaga netralitasnya jelang Pilgub Jabar Juni mendatang.

“Untuk di Depok sampai saat ini kami rasa masih bagus dan terjaga netralitasnya, jika dibanding di daerah lain sudah banyak laporan dan diproses di Komisi ASN. Mudah-mudahan, netralitas ASN terus terjaga,” ujar Dede Selamet Permana, Ketua Panwaslu Kota Depok, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa hal tersebut tak lepas dari support Pemerintah Kota Depok yang telah mewanti-wanti para ASN di lingkup pemerintah kota.



“Pemkot sudah mendukung kebijakan terkait netralitas, kami rasa sudah bagus. Kami berharap ASN di Depok tidak ada yang terlibat langsung politik praktis sperti menjadi timses dan lainnya, namun ASN wajib menggunakan hak pilihnya,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pihaknya akan melaporkan langsung ke Komisi ASN jika menemukan dan terbukti ada ASN yang terlibat dalam politik praktis.

“Makanya kami gelar acara ini tak lain untuk mengingatkan dan menjaga ASN. Prosedur penanganan pelanggaran ASN sama dengan pelanggaran yang lain. Jadi, nanti tetap akan ada klarifikasi, bukti, keterangan, dasar hukum hingga sanksi,” terangnya.

Namun begitu, sambungnya, endingnya akan diteruskan ke Komisi ASN dan sanksi nya akan diberikan oleh pembina ASN tertinggi di wilayahnya masing-masing dalam hal ini BKPSDM.

“Larangan yang jelas tidak boleh menjadi tim kampanye, tidak boleh melakukan hal-hal atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Secara profesi ASN nya harus netral, tapi secara pribadi mereka berhak untuk memilih,” katanya.

Sementara itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Depok akan menindak tegas para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menjadi tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2018.

“Aturan sudah mengikat, jadi sebagai ASN tidak boleh memihak. Memiliki hak politik namun tidak boleh berpolitik praktis, intinya ke sana. Hak-hak politik itu harus digunakan tapi tidak boleh berpolitik praktis, siapapun pimpinan dan yang menang nanti kami harus mengabdi,” ungkap H Eman Hidayat, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok.

Acara yang dihadiri oleh puluhan ASN se Kota Depok itu juga dirangkai dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan terkait netralitas ASN dalam Pilgub Jabar 2018. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here