Gaji Guru Honorer Terganjal Birokrasi

0
392
Mohammad Idris

Margonda | jurnaldepok.id
Walikota Depok, Mohammad Idris menanggapi terkait molornya gaji ribuan guru honorer yang molor hingga hampir tiga bulan. Dikatakannya, bahwa proses pencairan honer bagi para guru itu harus melelui mekanisme yang ada.

“Itu merupakan Bos APBD, termasuk juga Bos dari pusat ini kan awal tahun. Biasa tiap awal tahun ada proses pembenahan admistrasi dan ini tidak langsung karena pos nya bukan pos gaji melainkan pos honor. Pos honor ini ada admistrasi dan birokrasi yang harus dilengkapi serta tidak satu-satu, terkadang hanya beberapa guru proses itu menjadi terlambat,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Rabu (21/2).

Ia menambahkan, dalam pemberian honor guru tidak bisa dilakukan satu per satu akan tetapi harus terkumpul secara keseluruhan dan terhimpun. Jika hal tersebut telah dilengkapi, maka baru akan bisa dicairkan. Penciran itupun harus melalui proses admistrasi dan birokrasi.



“Kami arahkan agar Maret sudah bisa dicairkan, memang semua kegiatan biasa cairnya di Maret, termasuk honor PNS pun belum keluar,” paparnya.

Dikatakan Idris, untuk insentif guru honor telah dinaikkan pada 2017 menjadi Rp 400 ribu dari sebelumnya Rp 250 ribu.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Tinte Rosmiati menjelaskan total guru honorer SD dan SMP yang ada di Kota Depok saat ini mencapai 1.700 an.

“Dana Bos ada regulasinya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 yang baru saja diundangkan per 19 Januari 2018. Itu harus ditindaklanjuti oleh tingkat kota yakni peraturan walikota untuk penggunaan dana Bos. Itu yang menjadi agak tertunda, di kami ada jeda waktu tidak seperti gaji PNS pada umumnya,” tandasnya.

Tinte membantah jika pihaknya telat mengajukan permohonan pencairan gaji guru honorer. Dirinya mengatakan, hingga saat ini gaji guru honorer sudah ada yang dibayarkan kurang lebih mencapai 25 persen dari total guru honorer yang ada di Depok sebanyak 1.700 an.

“Sekitar 25 persen telah kami bayarkan, nantinya honor mereka akan dibayarkan per bulan dan system pembayarannya melalui mekanisme non tunai, kami langsung transfer ke rekening guru tersebut, tidak langsung cash,” ungkapnya.

Pembayaran honor tersebut dikatakannya akan dilakukan pada Maret mendatang dengan besaran yang bervariasi dilihat dari masa kerja serta latarbelakang pendidikan.

“Itu ada standar walikota, yang paling tinggi Rp 2,7 juta per bulan,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here