Retribusi Sampah Diberlakukan Lagi

0
192
Walikota Depok, Mohammad Idris saat memberikan sambutan dalam acara Forum OPD DLHK

Cimanggis | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) saat ini tengah menyusun kembali peraturan terkait retribusi pengangkutan sampah dari rumah tangga.

“Kami tengah merancang kembali retribusi sampah untuk rumah tinggal. Seperti diketahui bahwa sampah biayanya mahal apalagi ada rencana bakal dibuang ke Nambo yang biayanya cukup tinggi. Kalau pemerintah yang menangani harus mendapat tanggungjawab atau partisipasi masyarakat dalam bentuk retribusi,” ujar Hj Ety Suryahati, Kepala DLHK Kota Depok, Selasa (13/2).

Ia mengatakan, bahwa hal tersebut juga tak lepas dari amanat Undang-Undang bahwa perlibatan masyarakat baik materi maupun tenaga harus digali untuk penanganan sampah.



“Tahun ini masih pembahasan dengan bagian hukum, kami juga belum membahas besarannya berapa karena masih dalam diskusi, namun draft nya telah kami siapkan,” paparnya.

Dirinya berharap dengan pelayanan retribusi akan ada efek dari masyarakat. Dikatakannya, retribusi berbeda jauh dengan pajak, di mana pajak merupakan suatu kewajiban dan retribusi terkait pelayanan yang diberikan.

Pernyataan itu dikatakan Ety di sela-sela Forum OPD DLHK di Wisma Hijau, Cimanggis. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan beberapa program yang akan direalisasikan pada 2019 mendatang.

“Di 2019 kami akan membangun 10 taman kelurahan di beberapa kecamatan sesuai janji Pak Wali yang belum ada taman-tamannya. Kami melihat potensi fasos fasum juga, jadi belum ada upaya pembebasan jadi memenfaatkan fasos fasum yang ada di lapangan,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pelayanan sampah, pengawasan setu dan lainnya. Sementara untuk realisasi di 2018 ini pihaknya akan membangun tujuh taman, pengadaan sarana prasarana berupa mobil truk sampah.

“Karena sarana dan prasarana saat ini diatur oleh Kemen PU, kami harus menyiapkan truk sampah yang tertutup, Depok sudah mengarah ke sana,” katanya.

Walikota Depok, Mohammad Idris usai membuka acara tersebut mengatakan terkait kerjasama pembuangan sampah dengan TPA Nambo, pihaknya masih menunggu rekonfirmasi.

“Kami masih menunggu rekonfirmasi, kalau konfirmasinya memang saat itu 2018 untuk Depok yang mendapatkan jatah buang 200 ton per hari. Itu sudah kami anggarkan untuk operasionalnya, mudah-mudahan terealisasi,” ungkapnya.

Namun begitu, pemerintah kota belum bisa memastikan kapan Depok mulai bisa memanfaatkan TPA Nambo yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kami belum bisa pastikan karena belum ada keterangan. Kendalanya bisa jadi di operasional pihak ketiga. TPA Cipayung overload dari dulu, tapi Alhamdulillah masih bisa kami tangani. Kami juga kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengurangan residu dan pembangunan UPS di TPA. Kami tinggal tunggu rekonfirmasi untuk Nambo,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here