Penataan Dapil Diuji

0
169
Ketua KPU, Titik Nurhayati didampingi Ketua DPRD, Polres, Panwaslu, Pemkot Depok saat memberikan sambutan dalam acara uji publik penataan dapil

Margonda | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menggelar rapat koordinasi dalam rangka uji publik usulan penataan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten/kota pada Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Depok.

“Kami lakukan uji publik ini untuk meminta tanggapan dari partai politik, stake holder maupun masyarakat. Setelah beberapa hari lalu telah kami plenokan kami perlu mengujinya, kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pihak,” ujar Suwarna Wiryasumarta, Komisioner KPU Kota Depok Divisi Perencanaan Data dan Teknis, Senin (12/2).

Ia menambahkan, dari hasil uji publik itu akan dikaji ulang dan diusulkan ke KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, pihak KPU melakukan uji publik terhadap enam dapil. Di mana Dapil yang dipergunakan dalam pileg nanti sama halnya dengan Dapil pada pileg 2014 yakni sebanyak enam Dapil. Namun begitu, kata dia, ada pergeseran kursi dari Dapil I Cimanggis dan Dapil V Pancoran Mas.



“Dapil I dan V berkurang satu kursi, sementara Dapil II di Kecamatan Tapos-Cilodong bertambah satu kursi dan Dapil III Kecamatan Sawangan, Bojongsari dan Cipayung juga bertambah satu kursi, untuk yang lainnya tetap,” paparnya.

Dijelaskannya, dalam menentukan Dapil juga merujuk pada jumlah penduduk semester I 2017 yang sudah di SK kan menjadi SK Nomor 13/2018 oleh KPU RI. Hal itu sebagai dasar KPU Depok untuk menetapkan.

“Pertimbangan bertambahnya kursi di Dapil II dan III dikarenakan bertambahnya penduduk di Dapil tersebut. Pertumbuhan penduduk di wilayah utara dan selatan Depok sangat berbeda. Saat ini di kawasan selatan Depok banyak sekali perumahan baru yang muncul, sehingga menurut data Dinas Kependudukan yang diserahkan ke Kemendagri, wilayah selatan memang tumbuh pesat. Sementara di utara stagnan,” terangnya.

Atas uji publik itu, respon pun langsung dilontarkan oleh para petinggi partai politik di Kota Depok. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Sekretaris DPC Partai Demokrat, Edi Sitorus.

“Demokrat mau bagaimana pun dapilnya tetap siap, intinya 15 kursi harus kembali lagi. Tidak ada masalah untuk Demokrat terkait komposisi perubahan kursi di beberapa dapil,” katanya.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua DPD Partai Berkarya, H TB Acep Saepudin. Sebagai partai pendatang baru, Acep pun akan ikut aturan main dari KPU.

“Tidak ada masalah bagi kami, kami ikuti saja. Mau diterapkan pola beberapa dapil pun kami siap-siap saja,” katanya.

Sementara itu Sekretaris DPD PAN Kota Depok, Fitri Hariono juga mengatakan hal yang sama. Dirinya mengaku tidak keberatan dengan dapil yang akan diterapkan oleh KPU pada pileg 2019 mendatang.

“Apapun bentuknya kami siap, karena target kami delapan kursi pada pileg 2019 nanti. Mau itu ditambah atau dikurangi, itulah aturan. Karena bagaimana pun KPU tentunya telah membuat kajian mendasar,” terangnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo juga lebih setuju dengan dapil yang diterapkan pada pileg 2014 silam yakni sebanyak enam dapil.

“Sebelum menjadi keputusan KPU pasti ada masukan dari stake holder, partai politik maupun masyarakat. Namun aturan-aturan PKPU yang mengatur mekanisme penetapan kan sudah ada, kalau ternyata pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah lebih besar dibanding kecamatan lain kan resiko yang harus dihadapi. Artinya ada pengurangan kursi di dapil lain,” katanya.

PDI perjuangan, kata dia, mau seperti apapun penerapan dapil sudah siap lahir batin termasuk bergesernya kursi ke dapil lain.

“Ini kan sesuai keputusan PKPU nantinya, tak main-main. Mesin partai PDI Perjuangan tetap jalan. Bicara regulasi apa yang disampaikan oleh KPU merupakan bagian dari PKPU yang menjadi dasar pertimbangan,” jelasnya.

Berbeda dengan beberapa partai di atas, PKS dan Golkar mengusulkan agar nantinya dibuat 10 dapil pada pileg 2019. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here