Setu Hilang Harus Diganti

0
156
Hamzah

Margonda | jurnaldepok.id
Sejumlah setu di Depok dinyatakan hilang oleh pemerintah pusat. Atas hilangnya setu tersebut, pemerintah pusat meminta agar Pemerintah Depok menggantikan setu yang hilang.
Untuk mengatasi persoalan tersebut maka Pemkot Depok disarankan membuat setu baru di wilayah lain.

“Penegasan dari pemerintah pusat bahwa setu yang hilang, Pemkot Depok harus mengembalikan atau menggantikan setu di lahan yang kosong,” ujar anggota komisi A DPRD Depok, Hamzah.

Menurutnya hilangnya setu ini, menjadi persoalan tentang penetapan Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan 2013 lalu. Salah satu setu yang dinyatakan hilang adalah Setu Pasir Putih di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan.



“Ini yang menjadi pekerjaan kita lahan situ yang sudah ada perumahan, rumah dan surat-suratnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan kawasan setu di Depok masuk dalam Perda RTRW. Sehingga bila ada perda tersebut maka tidak boleh mendirikan bangunan perumahan dan lainya. Sebab, semua setu di Depok masuk peta Perda RTRW.

“Kalau lahan setu yang hilang dijadikan perumahan, itu tidak mungkin keluar izinya. Diperda RTRW sudah jelas situ masuk di peta tata ruang resapan air. Kalau ada yang keluar, maka itu patut dipertanyakan dinasnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Herniwati menyatakan, Setu Pasir Putih tidak masuk aset pemkot. Disebutkan bahwa setu itu milik pemerintah pusat yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

“Namun kami rutin menormalisasi dari pihak Dinas PUPR dan menjaga, agar lahan itu tidak hilang,” katanya.

Setu Pasir Putih masuk dalam kawasan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW). “Berdasarkan data di pemerintah pusat, Setu Pasir Putih memang ada, tapi luasnya nol,” ungkapnya.

Menurutnya, Bappeda tidak mengetahui jumlah pasti luas Setu Pasir Putih. Dikatakan, Setu Pasir Putih masuk dalam kawasan RTRW agar lahannya tidak hilang. “Bila ada yang mengeluarkan surat tanah seperti AJB, girik, bahkan sertifikat tanah, kami akui di luar kendali kami. Tapi tetap dijaga,” katanya.

Bahkan BBWSCC yang memiliki kewenangan pun tidak tahu pasti jumlah luas Situ Pasir Putih. “Tapi keberadaannya terdata di pusat,” tutupnya.nNur Komalasari

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here