Kemendagri Dinilai Lebay

0
143
HM Supariyono

Margonda | jurnaldepok.id
Ketua Bidang Ekonomi Keuangan Teknologi dan Lingkungan Hidup DPW PKS Jawa Barat, HM Supariyono menilai kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang mengusulkan anggota Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dinilai lebay.

“Ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan dan kami nilai lebay. Karena setelah reformasi telah mengembalikan TNI/Polri ke tugasnya masing-masing, bahkan di dalam pemilu pun mereka tidak diberikan hak pilih agar mereka betul-betul independen. Polisi tugasnya menjaga keamanan dan TNI mempertahankan kedaulatan NKRI,” ujar Supariyono kepada Jurnal Depok, Rabu (31/1).

Menarik TNI/Polri menjadi Plt Gubernur/walikota dikatakannya merupakan bentuk keterlibatan TNI/Polri ke dunia politik. Meskipun hal tersebut masih jabatan birokrasi, namun ada kekhawatiran nantinya akan bertindak lebih jauh dari itu.



Supariyono yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok mengaku tidak sepakat dengan kebijakan Kemendagri tersebut.

“Jika yang menjadi persoalan di Kemendagri keterbatasan pejabat eselon I, kan bisa eselon II. Eselon II di Kemendagri kan banyak, atau Sekda di masing-masing provinsi saja di SK kan, toh tidak berapa lama lagi. Dengan tanpa Plt nya TNI/Polri kan memang sudah tugas mereka menjaga keamanan di sana, ini lebay. Seolah-olah mengangap masyarakat Jabar ini primitif gampang rusuh. Sudahlah, Plt nya orang sipil dan TNI/Polri menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun TNI/Polri sebagai penyelenggara Negara, namun mereka bukan di dunia eksekutif. Jika Plt nya dari pemerintahan, kata dia, maka telah sesuai.

“Ini kan bersebrangan, nanti bisa menjalankan roda eksekutif dengan gaya yudikatif, bahaya dan tidak benar,” terangnya.

Ditunjukknya Plt Gubernur Jawa Barat dari internal kepolisian dikatakannya juga mengundang kecurigaan, bukan hanya dari PKS akan tetapi semua partai politik. Terlebih, kata dia, ada calon yang juga berasal dari polisi.

Jika beralasan Kemendagri kekurangan SDM, Supariyono menilai itu mengada-ada dan tidak masuk akal.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal kepolisian berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ini argumen hukum Tjahjo terkait usulannya itu.

Adapun dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.
Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan yang akan berakhir masa jabatannya 13 Juni mendatang. Sementara Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry yang habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018.

“UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ucap Tjahjo seperti dikutip dari Liputan6.com.

Selain itu, kata dia, dasar yang lain yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Aturan itu mengatur tentang cuti diluar tanggungan negara.

“Pasal 4 ayat (2): Pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi,” jelas Tjahjo.

Dia pun menyebut pemilihan polisi sebagai Plt Gubernur pernah dilakukan.

Kapuspen Kemendagri Arief M. Edie menjelaskan, preseden tersebut terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh. Dua provinsi tersebut tergolong rawan.

“Beberapa waktu yang lalu di Sulbar dan Aceh yang masuk kategori rawan juga dijabat oleh Irjen Carlo Tewu dan Aceh oleh Mayjen Sudarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk jabatan tersebut,” tutur Arief. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here