KPU Target Partisipasi 80%

0
195
Walikota didampingi Ketua KPU dan Ketua serta Anggota DPRD Depok saat melepas ratusan peserta jalan sehat dalam rangka sosialisasi pemilu di kawasan GDC

Margonda | jurnaldepok.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menargetkan angka partisipasi pada Pilgub dan Pilpres mendatang bisa mencapai 80 persen. Sebelumnya pada Pilkada lalu angka partisipasi Depok hanya mencapai 56,9 persen.

Untuk mendongkrak angka itu, KPU Depok kian gencar melakukan sosialisasi Pilgub ke masyarakat. Ketua KPU Kota Depok, Titik Nurhayati pun optimis pihaknya bisa mencapai target tersebut.

“Ya harus optomis. Masih ada waktu enam bulan lagi. Sesuatu yang dicita-citakan kan harus ada kemauan dulu. Kami mengajak masyarakat untuk meraih cita-cita ini secara bersama-sama,” ujarnya dalam acara jalan sehat yang bertemakan ‘Sadar Pemilihan Serentak 2018’.



Ia mengungkapkan untuk tingkat nasional target peningkatan paryisipasi untuk tingkat nasional sekitar 75,50 persen.

“Ini sesuai indikator kinerjanya. Kami terus mengajak masyarakat untuk datang ke TPS, minimal 75 persen angka partisipasinya. Ya mudah-mudahan bisa 80 persen,” ungkap Titik.

Belajar dari pemilihan sebelumnya yang tingkat partisipasi mencapai 56,9 persen pihaknya terus berbenah serta melakukan berbagai cara dan upaya demi wujudkan angka partisipasi yang lebih tinggi.

“Kunci nya dari akurasi daftar pemilih. Waktu itu kan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) nya masih 2 juta sekian. Kemungkinan untuk yang sekarang DP4 nya 1,8 juta. Dengan KTP elektronik juga membantu akurasi daftar pemilih,” terangnya.

Walikota Depok, Mohammad Idris yang melepas acara jalan sehat mengatakan pihaknya juga mendorong agar angka partisipasi pemilih bisa meningkat.

“Kalau pemerintah hanya memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk ikut serta mensukseskan pemilu. Sosialisasi akan lebih masive lagi. Saya sebagai walikota mengintruksikan ke kelurahan-kelurahan dan meminta KPU juga pasang stiker imbauan tentang pemilu,” paparnya.

Dia menuturkan Pemkot tidak memiliki anggaran khusus untuk pilgub mendatang. Anggaran seluruh nya dari provinsi.

Terkait angka partisipasi pemilih tahun lalu, menurut Walikota salah satu penyebab nya adalah peralihan dari KTP manual ke KTP elektronik.

“Kalau menurut saya angka partisipasi kemarin yang hanya 56, 9 lantaran kendala KTP. Saat itu ada peralihan antara KTP manual ke KTP elektronik. Kemudian terjadi perpindahan penduduk pada tahun 2014-2015 dari Jakarta ke Depok. Ketika mereka sudah masuk ke data DPS, belum ganti KTP Jakarta ke Depok sebab di Jakarta saat itu terjadi penurunan prosentase penduduk. Saya menduganya karena itu,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan jika pihak KPU telah menargetkan 80 persen, sosialisasi harus lebih massif.

“Selama ini persoalannya adalah minimnya sosialisasi hingga ke tingkat RT, sehingga banyak masyarakat yang telah memiliki hak untuk memilih tidak paham kepada kegiatan pemilu yang telah direncanakan. Dari itu, sosialisasi harus lebih massif,” ungkapnya.

Sebagai ketua partai, Hendrik juga tak ragu untuk terlibat langsung dalam sosialisasi tersebut. Dikatakannya, semua elemen harus bergerak untuk melakukan sosialisasi.

“Namun yang memiliki peran penting di sana adalah KPU, PPK dan PPS bagaimana mereka dapat bekerjasama dengan seluruh stake holder yang ada di wilayah, agar dapat menyampaikan bahwa akan ada pemilu,” pungkasnya. nNur Komalasari|Rahmat T

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here