Transportasi Online Tak Dilarang

0
233
ilustrasi

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok belum melarang transportasi berbasis aplikasi baik roda dua maupun roda empat. Hal tersebut lantaran Pemerintah Kota Depok hingga saat ini belum menerima surat maupun instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat.

“Dari sisi transportasi kami masih mengkaji dan evaluasi hasil masukan-masukan seluruh instansi dari seluruh masyarakat. Yang ada peraturan perundangannya ini transportasi online hanya roda empat dari PP nya belum ada transportasi online untuk roda dua,” ujar Walikota Depok, Mohammad Idris, Kamis (12/10).

Jika pemerintah memberikan wewenang, sambungnya, secara teoritis dan normatif memang ada otonomi daerah. Namun, kata dia, transportasi online sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri tetap harus mengacu kepada pusat.



Dikatakannya, bahwa Provinsi Jawa Barat belum mengeluarkan larangan baik yang bersifat instruksi maupun Pergub.

“Kami enggak ikut-ikutan gitu saja, kecuali ada instruksi langsung dari gubernur untuk diberlakukan, belum (terima instruksi,red). Selain itu belum ada arahan khusus penerapan itu, Dishub Jabar ini dasarnya apa? apakah instruksi gubernur atau apa?, atau hanya kebijakan provinsi saja, kalau kebijakan provinsi kan implementasinya di daerah, harusnya ada surat lanjutan. Kalau tidak ada surat lanjutan berarti mandul,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Gandara Budiana mengatakan meskipun wilayah Depok masuk dalam Provinsi Jawa Barat namun terkait pengelolaan transportasi Dishub Depok ikut wilayah Jabodetabek.

“Kami sedang menunggu rencana revisi PP 26 yang terakhir itu dari Kemenhub dan BPTJ, rencananya mau dirapatkan besok, jadi belum ada kebijakan pembatasan transportasi online, masih seperti biasa saja,” tandasnya.

Gandara mengatakan, jika memang ada pembatasan terkait transportasi online, pihaknya akan melakukan sosialisasi kembali jika memang ada revisi aturan yang baru.

Dikatakannya, bahwa transportasi online di wilayah Depok pada kenyataannya saat ini ada dan berjalan. Hal tersebut, kata dia, harus dilihat dua sisi baik regulasi maupun kebutuhan masyarakat.

“Kenyataannya sampai saat ini masyarakat membutuhkan, kalau regulasi saat ini kan sedang direvisi. Kalaupun ada surat resminya kami tunggu, namun itu belum kami terima. Kalau kemarin kan memang harus (uji kir,red), namun sekarang belum lagi, namun sekarang kami tidak layani dulu pelayanan kir nya,” jelasnya.

Seperti diketahui, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara resmi telah melarang operasional transportasi online baik roda dua maupun roda empat. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here