Pemkot Bantah Serobot Lahan

0
213
Mohammad Idris

Sawangan | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok secara tegas membantah telah melakukan penyerobotan lahan milik Sastrawan, Hamsad Rangkuti (74) di kawasan Perumnas, Depok. Hal itu ditegaskan langsung oleh Walikota Depok, Mohammad Idris.

“Tidak ada penyerobotan oleh pemerintah, yang terjadi pada tahun 2007 warga setempat yakni RW 08 meminta dibangunkan TPS dan 2008 dibangunlah TPS dengan dalih lahan tersebut adalah fasum dari Perumnas yang diserahkan kepada pemda dan ada BAP nya, namun ketika ditanya surat tanahnya, itu yang harus didalami,” ujar Idris kepada Jurnal Depok, Senin (28/8).

Tahun 2011, lanjutnya, dikarenakan yang bersangkutan yakni Pak Hamsad ingin keluar dari permasalahan sampah itu, akhirnya ia beli tanah yang katanya fasum itu ke Perumnas. Di tahun 2012, pemerintah mengklarifikasi kepada Perumnas kenapa lahan tersebut dijual.



“Kata Perumnas saat itu, bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa bukan tanah fasum. Saat itu juga pemerintah meminta admistrasi dokumen detail terkait fasum yang mana saja yang diserahkan kepada pemerintah. Sampai saat ini Perumnas belum memberikan itu, akhirnya pada 2013 pihak Kejaksaan mengambil alih kasus itu dan sudah melakukan BAP,” paparnya.

Di tahun 2014, sambungnya, tidak ada putusan penyerahan perkara dari Kejaksaan dan tidak dilanjutkan. Sementara di tahun 2015, muncul kembali kasus tersebut.

“Di tahun 2016 kami sudah tegaskan TPS itu status quo, maka harus ditutup, akhirnya ditutuplah TPS itu. Jadi silahkan yang bersangkutan memperkarakan ini, saya sebagai walikota jika ia (Hamsad,red) memiliki sertipikat kami akan urus, kalau memang ada sertipikat berarti benar penyerobotan, jangan-jangan ada pihak lain yang menyerobot,” katanya.

Di dalam sejarah kepemerintahan, bahwa tidak ada yang namanya pemerintah menyerobot tanah milik warga.

“Dicatatan asset memang ada data penyerahannya fasos fasum dari Perumnas yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, pada saat penyerahan itu tidak detail fasos fasum yang 40 persen itu yang mana saja, nah itu yang harus didetail,” terangnya.

Jika hal itu diperkarakan maka BPN akan memerintahkan pemerintah kota untuk mengukur ulang.

“Harus siap kami ukur ulang, siapa sebenarnya yang menyerobot tanah itu. Kalau memang pemerintah yang menyerobot tanah akan kami kembalikan, luas yang dikalim itu kurang lebih 500-600 meter, namun yang dibeli tidak semuanya. Makanya sekarang ditutup dan disegel karena status quo. Kalau masalah penyakit beliau perlu pemeriksaan, betul tidak penyakit jantungnya dari sana,” jelasnya.
Pernyataan itu diungkapkan Idris usai menjenguk Hamsad yang kini masih menjalani perawatan di RSUD Kota Depok. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here