DPRD ‘Lucuti’ Lahan PT Megapolitan

0
806

Limo | jurnaldepok.id
Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo beserta jajaran Komisi A DPRD Kota Depok kemarin melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah lokasi lahan Hak Guna Bangun (HGB) milik PT Megapolitan Developments Tbk di wilayah Kecamatan Limo dan Cinere.

Pada kesempatan itu, rombongan wakil rakyat ini sempat menyambangi sejumlah warga di Jalan Blok Singkuk RW 01 Kelurahan Limo guna menyerap aspirasi warga setempat terkait status lahan yang ditempati.

Sugimin salah satu pemilik lahan dan rumah di kawasan HGB 4 meminta bantuan DPRD untuk memperjuangkan upaya peningkatan status lahan yang sudah dia tempati selama belasan tahun.



“Saya sudah oper garap tanah ini dari penggarap sejak tahun 2000, kemudian saya bangun rumah namun setelah saya mencoba untuk mengurus peningkatan status tanah katanya tidak bisa. Anehnya kami diminta oleh BPN untuk mengumpulkan data-data soal lahan yang kami tempati, ” ujar Sugimin kepada Jurnal Depok, Senin (28/8).

Hal yang sama diungkapkan oleh Sumiyati warga setempat. Dikatakannya, diatas hamparan lahan eks HGB 4 di wilayah RW 01 Kelurahan Limo kini telah terbangun ratusan rumah tinggal milik warga dan semua rumah itu belum memiliki surat kepemilikan lantaran tak bisa diproses.

“Kami mohon dengan sangat kepada Bapak Dewan yang terhormat agar dapat membantu kami mengurus pembuatan surat, sehingga legalitas lahan kami menjadi jelas, ” pinta Sumi.

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo berjanji akan memperjuangkan harapan dan permintaaan warga yang menempati lahan eks HGB Megapolitan. Pihak Megapolitan sampai saat tidak pernah menunjjukan sikap terhadap lahan yang ditempati warga.

“Megapolitan harus ambil sikap yang jelas kalau mereka merasa punya hak atas lahan itu, tunjukan haknya dan bebaskan lahan itu dari bangunan apapun yang ada di atasnya. Tapi sebaliknya jika Megapolitan merasa tidak memiliki alas hak yang kuat, kami berharap agar tidak menjegal upaya masyarakat untuk meningkatkan status lahan menjadi hak milik warga,” tegas Hendrik.

Dia menambahkan, terkait masalah ini dirinya akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan akan memanggil pihak PT Megapolitan sebagai pihak pemegang HGB lahan yang telah terbangun rumah warga.

“Kasihan warga kalau tidak mendapatkan kejelasan, semua pihak baik pemerintah maupun PT Megapolitan harus bersikap jelas, kalau memang ada kemungkinan untuk meningkatkan status lahan atas nama warga kenapa tidak dan kami selaku Anggota Dewan siap membantu, ” imbuhnya.

Selain meninjau lokasi lahan eks HGB 4 di Jalan Blok Tengki RW 01, rombongan wakil rakyat itu juga menyambangi sejumlah lokasi HGB lainnya di antaranya HGB 8 di depan Kantor Kecamatan Limo dan HGB 7 di RW 05 depan Kantor Samsat Cinere. n Asti Ediawan


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here