Pedagang Di Setu Was-was

0
344
Para pedagang di Setu Sawangan saat menunjukkan surat peringatan yang dilayangkan oleh Satpol PP Kota Depok, mereka menginginkan adanya pembinaan dan relokasi sebelum dilakukan penertiban

Sawangan | jurnaldepok.id
Puluhan pedagang di Setu Sawangan-Bojongsari merasa was-was atas keluarnya surat peringatan (SP) dua yang dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok.

Dilayangkannya SP2 kepada pedagang lantaran bangunan yang mereka dirikan dianggap liar dan tidak memiliki izin, dikarenakan bangunan tersebut berada di bibir setu.

“Kami khususnya warga Sawangan tidak akan menentang dan menolak program pemerintah, namun sebaliknya mendukung selama tujuannya mengarah ke yang lebih baik, khususnya para pedagang yang ada di sini,” ujar Sarifudin, pengurus Pokdarwis Setu Sawangan kepada Jurnal Depok, Senin (21/8).



Ia meminta kepada pemerintah agar dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum adanya eksekusi, agar masyarakat tidak resah. Dikatakannya, pembuatan saung-saung di pinggir setu merupakan modal pribadi.

“Ini boleh hutang pinjam, karena pernah terkena bencana puting beliung beberapa waktu lalu. Inti pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami mohon kepada Pak Walikota agar dapat meninjau kembali sebelum mengambil keputusan,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini ada sekitar 10-15 saung yang dimanfaatkan warga untuk mencari nafkah di Setu Sawangan. Namun begitu, dirinya tidak menapikan jika saung yang berdiri saat ini menyalahi aturan yang ada.

“Kami siap direlokasi, diarahkan dan dibina oleh pemerintah. Kalau bisa jangan ada istilah penertiban, yang kami inginkan pembinaan. Kami berharap ada solusi dari pemerintah untuk menyelesaikan ini,” harapnya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Dudi Miraz membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan kepada belasan hingga puluhan pemilik bangunan liar di wilayah Setu Sawangan dan Setu Bojongsari.

“Kami sudah layangkan kepada pemilik bangunan, sudah didiskusikan oleh camat dan difasilitasi untuk bertemu dengan kami. Kalau kami harus sesuai amanat Undang-Undang bahwa garis sempadan setu harus bebas dari bangunan kurang lebih 50 meter,” tanggapnya.

Dari surat peringatan itu, kata dia, ada warga yang telah menyadari bahwa bangunan yang ditempatinya melanggar dan beritikad baik untuk memindahkan bangunannya ke tanah milik.

Dikatakan Dudi, jika masyarakat berdalih bangunan itu untuk usaha maka akan keluar Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Dudi menyadari, mereka merupakan masyarakat Kota Depok yang harus difasilitasi.

“Namun jangan usahanya melanggar, kalau memang berada di garis sempadan setu geser dikit bangunannya, kemudian buatkan surat izin nya atau rekomendasi dari lurah dan camat. Selain melaksanakan kegiatan penegakkan peraturan daerah, kami pun merespon keluhan warga di mana ada surat dari camat mengenai keberadaan mereka,” katanya.

Diterangkannya, bahwa SP2 merupakan surat imbauan kepada pemilik bangunan untuk membongkar atau memindahkan bangunannya serta mengurus perizinannya.

“Kami melihat masyarakat di Sawangan paham dan taat aturan. SP3 tidak akan dikeluarkan kalau pemilik bangunan sudah paham,” jelasnya.

Kasus pelanggaran GSS setu mencuat ketika salah seorang PNS Kota Depok yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran ‘mencaplok’ GSS Setu Pengasinan yang dijadikan rumah makan beberapa bulan silam. Atas dasar itulah Satpol PP giat memberikan teguran kepada pemilik bangunan yang dianggap liar tersebut. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here