BKD Genjot Pajak Restoran

0
186
Nina Suzana

Margonda | jurnaldepok.id
Pemerintah Kota Depok terus menggenjot PAD dengan menyasar beberapa pajak. Salah satunya adalah dengan menggali potensi pajak restoran. Seperti diketahui keberadaan rumah makan kian menjamur. Sebagai contohnya pusat niaga Depok yakni Jalan Margonda Raya hampir di setiap sudut tempat berdiri rumah makan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok Nina Suzana mengungkapkan tercatat ada 664 wajib pajak untuk restoran. Dirinya menuturkan umumnya kecenderungan wajib pajak adalah restoran menengah hingga ke bawah.

“Jika belum ijin, silahkan ke bagian perizinan dan harus disiapkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) nya,” ungkap Nina.



Dia merinci contoh restoran yang pajaknya di atas Rp 70 juta antara lain McD, rumah makan Mang Engking. Yang diatas Rp 70 juta sekitar 49 wajib pajak. Antara Rp 20 juta hingga Rp 70 juta ada 97 wajib pajak. Antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta ada 58 wajib pajak. Pajak Rp 4 juta hingga Rp 10 juta ada 74 wajib pajak.

“Yang 4 juta kebawah ada 310 wajib pajak. Nilai Rp 300 ribu pun tetap disetorkan ke kas daerah,” ucapnya.

Nina menuturkan meski rumah makan telah tutup ijin operasionalnya pihaknya tetap harus mengecek ke lapangan. “Yang tutup ada 75 resto. Piutang tetap ditagih kecuali sudah ada pemulihan pajak bahwa mreka tidak untuk dipungut. Menghapus pajak tidak gampang loh,” tutur Nina.

Mantan Kasatpol PP tersebut mengatakan potensi pajak restoran sangat besar. Untuk itu pihaknya terus menggali potensi tersebut.

“Potensi yang bisa kita tingkatkan di pajak restoran. Sebenarnya akhir 2016-2027 konsen menggarap pajak restoran banyak belum tergali,” ujarnya.

Menurutnya kendala menjadikan wajib pajak restoran jika berhadapan dengan restoran kecil. Namun dari sisi persyaratan rumah makan kecil itu mampu.

“Kami sedang mendata foodcourt yang ada di Mall Cinere. Berapa yang sudah jadi wajib pajak dan yang belum,” terangnya.

Tak hanya pajak restoran, pihaknya juga terus meningkatkan PAD dari beragam pajak lain.

“Seperti PBB BPHTB potensi pajak nya tinggi. Tahun 2015 NJOP sudah dinaikan. Tahun 2018 atau 2019 bisa dinaikan lagi NJOP nya. Tapi pada saat kita tidak naikkan, maka PBB akan seperti itu. Denda 2 persen setiap bulan,” ungkapnya.

Nina menjelaskan jika pajak reklame nilai nya tidak terlalu besar namun semua berpotensi.

“Reklame yang ada tiangnya harus berizin. Materi juga harus ada izin. Kalau reklame yang bertiang harus ada ijinnya namun untuk materi bayar pajak saja.

Terkait pajak parkir pihaknya juga akan melakukan evaluasi. Dirinya mengklaim pajak parkir Depok dibandingkan daerah tetangga lebih murah. “Batas maksimal pajak Rp 20 ribu untuk mobil dan motor Rp 10 ribu,” urainya.

Pajak hiburan juga tidak kalah penting. Tercatat pajak hiburan nilainya Rp 17 miliar. “Di mall ada pajak restoran, parkir, bioskop yang masuknya ke pajak hiburan. Selain bioskop suka ada pentas.
Pada saat belum bayar tidak dikasih ijin. Mall yang sudah bayar pajak antara lain Margo City, Detos, ITC sedang di maping,” tandasnya.nNur Komalasari

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here