13 Napi Dapat Remisi

0
142

Cilodong | jurnaldepok.id
Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 tahun, Rumah Tahanan Kelas IIB Cilodong memberikan remisi kepada 13 narapidana. Narapidana yang mendapat remisi itu langsung dapat menghirup udara bebas dan kembali ke keluarganya setelah Walikota Depok Mohammad Idris bersama Kepala Rutan Cilodong Sohibur Rahman secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan pembebasan.

“Dari 333 narapidana yang kami ajukan, ada 13 narapidana yang sudah dapat menghirup udara bebas. Pelepasan dilakukan oleh Walikota Depok,” ujar Karutan Cilodong Sohibur Rachman kemarin.

Dirinya memaparkan narapidana yang mendapat remisi itu terdiri dari berbagai macam kasus dan masa tahanan.



“Masa tahanannya bervariasi ada yang setahun, dua tahun dan tiga tahun. Setelah kami usulkan akhirnya yang 13 ini yang sudah memenuhi syarat secara prosedural dan substansi nya untuk bisa keluar,” terangnya.

Dirinya menerangkan salah satu syarat untuk mendapatkan remisi antara lain narapidana selama enam bulan berturut-turut harus berkelakuan baik.

“Syarat yang lainnya harus dilengkapi petikan putusan dan eksekusi dari kejaksaan. Namun yang paling penting adalah berkelakuan baik, tidak ada pelanggaran,” ucapnya.

Narapidana yang mendapat remisi berasal dari beragam kasus. Ia menerangkan seharusnya ada tiga orang narapidana yang bebas namun karena ada pidana subsidernya maka harus jalani pidana kurungannya terlebih dahulu.

“Mereka harus jalani subsidernya terlebih dahulu. Ada yang satu dan dua bulan. Kemudian ada juga narapidana narkoba lain yang dapat remisi sebanyak tiga orang,” papar Sohibur.

Sedangkan Ervan Teladan, lanjutnya hingga kini status yang bersangkutan masih tahanan dan belum mendapat vonis.

“ET statusnya masih tahanan dia belum divonis. Status tahanan kan secara Undang-Undang belum bisa diberikan remisi. Kalau yang sudah vonis hitungan sampai yang tanggal 17 Agustus itu lebih dari enam bulan, itu yang kami berikan support untuk dapat hak nya,” terangnya.

Terkait status Hardiman ia mengaku sejak tiga bulan lalu pihaknya sudah memindahkan Hardiman ke Rutan Bandung.

“Karena pengadilan nya disana dan kasus nya tipikor, kami serahkan ke Rutan Bandung,” tutupnya.

Sementara itu Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan pemberian remisi selain merupakan amanat undang-undang, hal tersebut juga menyangkut hak asasi manusia dalam pembinaan warga binaan.

“Disini tidak hanya sekedar menjalani sanksi tapi bagaimana pemerintah membina mereka di dalam tahanan. Dengan harapan nantinya bisa bersosialisasi dengan masyarakat kembali,” tuturnya.

Terkait status PNS Hardiman pihaknya masih menunggu keputusan dari pengadilan. “Kalau kasus Pak Hardiman sudah jelas ya, karena itu tipikor setelah diputus pengadilan maka status ASN nya diberhentikan,” tandasnya.nNur Komalasari

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here