Anggaran Kantor KPU Raib

0
153
Hendrik Tangke Allo

Kota Kembang | jurnaldepok.id
Belum dibangunnya Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok oleh pemerintah kota disesalkan Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo. Padahal, pada 2015 lalu dirinya telah mengetok palu sebagai tanda dialokasikannya biaya pembangunan kantor KPU sebesar Rp 5 miliar. Alhasil, anggaran Rp 5 miliar tersebut hilang begitu saja dan dipastikan menjadi silpa.

“Di 2015 kami telah anggarkan kurang lebih Rp 5 miliar untuk pembangunannya, kami tidak tahu kenapa hingga kini tidak dieksekusi. Seharusnya di 2016 pembangunannya sudah dilakukan,” ujar Hendrik kepada Jurnal Depok, Selasa (15/8).

Ia menambahkan, saat itu harus ada persyaratan dari KPU pusat dan permintaan ke pemerintah daerah agar dibantu ketersediaan lahannya. Diakui Hendrik, saat ini kantor KPU yang berada di Jalan Kartini sudah tidak memenuhi syarat.



“Setiap tahun ada intervensi dari APBD kota untuk sewa gedung, lebih baik dibangunkan dari pada sewa. Aturannya seperti apa, itulah tugas dari pemerintah daerah yang harus ditempuh agar tidak melanggar aturan,” paparnya.

Dialokasikannya anggaran Rp 5 miliar pada 2015 untuk pembangunan kantor KPU atas pengajuan dari KPU pusat melalui KPU Depok ke pemerintah kota. Hendrik mengatakan, bahwa saat itu lokasinya telah ditentukan di kawasan GDC.

“Lokasinya ada kurang lebih 2.000 meter, itu hibah dari pemerintah kota, lokasinya di GDC. Hal itu juga diperkuat oleh ketua KPU yang mengatakan kalau lahannya sudah ada. Sepertinya tidak dilanjutkan oleh pemerintah akhirnya menjadi silpa,” terangnya.

Hendrik menegaskan, bahwa KPU merupakan lembaga terhormat yang harus dihargai dan disupport. Bagaimana KPU memiliki gedung dengan fasilitas yang menunjang agar tupoksinya menjalankan proses demokrasi di Depok dapat berjalan baik.

“Bayangkan kegiatan KPU sudah mulai banyak, tahapan pilgub sudah dimulai saat ini, belum lagi nanti 2019 pileg, pilpres dan tahapan pilkada pada 2020. Kalau gedung KPU masih seperti itu kan masih sangat memprihatinkan,” katanya.

Selain itu, Hendrik juga mempertanyakan kinerja dari pemerintah daerah yang tidak menindaklanjuti proses admistrasi syarat pembangunan kantor KPU, sementara anggaran telah disediakan.

“Harus diperjelas aturannya seperti apa, karena waktu itu aturannya menurut kami telah memenuhi syarat untuk dibangun. Namun kami melihat ada kelalaian dari pemerintah daerah, kenapa tidak fokus ke sana,” terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Depok memastikan tidak akan membangun Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam beberapa tahun ke depan. Padahal, setahun lalu pembangunan kantor KPU telah diwacanakan akan dibangun di kawasan GDC pada 2018.

“Kantor KPU tahun depan kami masih tetap cari lahan untuk sewa terlebih dahulu yang repersentatif tidak di sini lagi (Panmas,red) namun akan sewa di GDC. Anggarannya sudah kami siapkan untuk tahun depan, sewa lagi sementara,” ujar Walikota Depok, Mohammad Idris yang disampaikan oleh Kepala Kesbangpol Kota Depok, H Dadang Wihana, kemarin.

Ia menjelaskan, pembangunan kantor KPU terbentur aturan pemerintah pusat terkait asset. Di mana, awalnya assetnya dari pemkot namun dicatatkan di KPU, dan itu kata dia suatu hal yang tidak mungkin. n Rahmat Tarmuji


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here