Pemkot Awasi Penyedia Jasa Konstruksi

0
100

Cimanggis | jurnaldepok.id
Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan lainnya, maka Pemerintah Kota Depok nantinya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa konstruksi.

“Jasa konstruksi asosiasinya ada sekitar 14, membawahi kontraktor yang tidak kurang dari 15-30an. Undang-undang ini penting disosialisasikan, karena dalam urusan administrasi pengawasan dan realisasi dari beberapa tatanan tertib dalam hal kontruksi diserahkan kepada daerah. Tidak perlu kontraktor mengurus segala macam admistrasi ke propinsi maupun pusat. Slama ini dipusatkan pemerintah pusat, sekarang sudah diberikan wewenang usaha OJK, masalah pengawasan maupun masalah pembinaan pekerja,” ujar Mohammad Idris, Walikota Depok, Kamis (10/8).

Pernyataan tersebut dikatakan Idris saat menghadiri dan membuka langsung kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan peraturan lainnya, di Gedung Graha Insan Cita, Cimanggis.



Ia menambahkan, nantinya kontraktor tidak perlu lagi mencari pekerja yang berasal dari luar daerah, namun tenaga tersebut telah disiapkan di Depok tentu dengan tenaga yang sudah terlatih, terampil dan siap dipekerjakan.

Dikatakannya, bahwa pihaknya akan melibatkan kontraktor resmi khususnya yang tergabung dalam asosiasi.

“Di sana juga diatur terkait dengan pelelangan. Ada aturan lain yang mengikat terkait seluruh kontraktor. Kami tentunya nyaman untuk berikan teguran dan pengawasan kepada mereka dalam melakukan kegiatan terkontrol oleh kami, karena wewenang pengawasan ada di kami,” ungkapnya.

Kepala Dinas PUPR, Manto Jorghi mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi tersebut agar para pelaku konstruksi lebih memahami dasar konstruksi, sehingga dapat menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

“Khususnya sebagai pelaku usaha dibidang konstruksi, dapat lebih meningkatkan wawasan dalam upaya mewujudkan rangkaian proses pengerjaan konstruksi yang berkualitas, dari pengerjaan sampai diterimanya hasil pengerjaan tersebut,” tadasnya.

Dengan begitu, sambungnya, diharapkan pengerjaan benar-benar memenuhi standar dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Kota Depok.

“Undang-Undang ini akan mmberikan perlindungan terhadap dasar konstruksi yang ada di daerah, beberapa substansi standar yaitu perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanaan pengerjaan konstruksi. Misalnya kegagalan bangunan dan menyimpang merambah ke ranah hukum karena kurangnya pemahanan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, undang-undang tersebut juga untuk memberikan perlindungan pengguna dan jasa.

“Diharapkan nantinya kualitas dasar konstruksi jadi lebih berkualitas. Tingkatkan hak dan kewajiban pengguna konstruksi dan meningkatkan partisipasi aktif sesuai dengan perannya masing-masing,” pungkasnya. n Rahmat Tarmuji

 


TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here